Diciduk KPK, Jejak Politik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan seorang kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, ditangkap bersama empat pihak lainnya di kediaman pribadinya di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Selasa malam (4/2/2026). Operasi yang berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB itu diduga terkait transaksi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu petang, menegaskan bahwa lembaganya menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah serta sejumlah dokumen proyek strategis.

“Kami menangkap Bupati Ade bersama pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap. Saat penangkapan, tim mengamankan uang tunai pecahan rupiah dan dolar AS yang tersimpan dalam kardus serta amplop cokelat. Uang ini diduga merupakan bagian dari komitmen fee proyek infrastruktur,”

ujar Alexander.

Kronologi Operasi Senyap

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tim penindakan KPK bergerak setelah menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan uang di sebuah rumah di Perumahan Lippo Cikarang. Selama hampir 24 jam, petugas melakukan pemantauan sebelum akhirnya meringkus Bupati Ade bersama seorang ajudan dan dua pengusaha berinisial HR dan AM. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp1,8 miliar dan 23.000 dolar AS yang diduga merupakan suap dari proyek peningkatan jalan lingkar senilai Rp150 miliar serta pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025. Ade dan para pihak lainnya langsung digelandang ke Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi dunia politik lokal, mengingat Ade baru sepuluh bulan menjabat sebagai bupati. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025 setelah memenangi Pilkada 2024 dengan perolehan suara 42 persen, mengalahkan dua pasangan lainnya. Penangkapan ini melanjutkan tren panjang siklus korupsi yang sering menjerat para pejabat di wilayah penyangga Ibu Kota tersebut.

Jejak Politik Sejak Akar Rumput

Ade Kuswara Kunang lahir di Bekasi, 12 April 1972. Menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Islam Jakarta, ia mengawali karier sebagai pengusaha di sektor properti dan kontraktor. Kiprah politiknya dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di mana ia berhasil meraih kursi DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2014. Lima tahun berselang, ia terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi petahana yang pada akhirnya terjerat kasus korupsi.

Setelah sang bupati definitif ditahan KPK pada akhir 2023, Ade naik menjadi Pelaksana Tugas Bupati. Momentum itu dimanfaatkannya untuk membangun popularitas menjelang Pilkada 2024. Dengan dukungan penuh mesin partai dan jaringan pengusaha lokal, ia berhasil memenangi kontestasi dan menjadi simbol harapan baru bagi Kabupaten Bekasi yang kerap diwarnai kasus rasuah. “Kemenangan ini merupakan mandat rakyat yang harus saya jalankan dengan bersih,” ucap Ade dalam pidato pelantikannya.

Namun, sorotan publik mulai mengemuka ketika sejumlah proyek besar di lingkungan Pemkab Bekasi dilaporkan tersendat dan diduga melibatkan penunjukan langsung rekanan tanpa melalui proses tender yang transparan. Laporan dari LSM antikorupsi setempat yang diteruskan ke KPK menjadi titik awal penyelidikan yang berujung pada OTT tersebut.

Modus dan Barang Bukti

Penyidik menduga Ade menggunakan perantara kepercayaannya untuk berkomunikasi dengan para pengusaha. Proyek yang dimainkan meliputi pengadaan alat kesehatan untuk tiga rumah sakit daerah, pembangunan dan rehabilitasi jalan di Kecamatan Tambun dan Cibitung, serta pengadaan tempat tidur rumah sakit. Diduga, Ade meminta jatah 10 persen dari nilai total proyek. Bukti komunikasi elektronik yang disita menunjukkan adanya arahan langsung dari bupati mengenai pencairan termin proyek setelah sejumlah uang diterima.

Selain uang tunai, tim KPK mengamankan dokumen kontrak, bukti transfer, kuitansi, serta mobil dinas yang digunakan dalam penyerahan uang. Alexander Marwata menyatakan bahwa konstruksi perkara akan terus didalami, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dari unsur pemerintahan atau legislatif. “Kami akan dalami aliran dana ke pihak lain. Kami berkomitmen menindak siapapun yang terlibat,” tegasnya.

Gempa Politik dan Respons Publik

Penangkapan Ade sontak memicu reaksi di kalangan masyarakat dan elite politik Bekasi. Sejumlah elemen pemuda mendesak agar KPK segera menetapkan status tersangka dan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan segera menunjuk Pelaksana Harian Bupati untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. DPRD Kabupaten Bekasi juga dijadwalkan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi guna menyikapi situasi darurat tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, yang enggan disebutkan namanya, hanya menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung proses hukum dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. “Kami menghormati proses yang dilakukan penegak hukum. Koordinasi internal terus dilakukan,” ujarnya singkat. Dengan penahanan Ade, Kabupaten Bekasi kembali tercatat dalam daftar hitam kepala daerah yang tersandung korupsi, seolah mengulang babak kelam yang beberapa tahun lalu juga menjerat pendahulunya.