Dewan Keamanan PBB Tuntaskan Dialog Tiga Calon Sekjen

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York — Dewan Keamanan (DK) PBB resmi menuntaskan serangkaian dialog informal dengan tiga kandidat yang diajukan negara anggota untuk posisi Sekretaris Jenderal periode 2027–2031. Proses yang berlangsung secara tertutup di Ruang Konsultasi DK pada Senin hingga Rabu pekan ini menjadi tahap awal penjaringan resmi pengganti António Guterres, yang masa jabatan keduanya akan berakhir pada 31 Desember 2026. Ketiga kandidat menjalani sesi tanya-jawab langsung dengan 15 anggota DK dalam format yang dirancang untuk menguji visi, kapasitas kepemimpinan, serta pemahaman mereka terhadap tantangan multilateralisme kontemporer.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari dua diplomat yang mengikuti proses tersebut, dialog informal tahun ini mencatat sejumlah pembaruan prosedural. Untuk pertama kalinya, setiap kandidat diminta menyerahkan dokumen komitmen integritas dan transparansi setebal 20 halaman sebelum giliran presentasi, sejalan dengan Resolusi Majelis Umum 69/321 yang mendorong proses seleksi lebih terbuka. Ketiga kandidat juga mendapat alokasi waktu 120 menit—meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya 90 menit—untuk memaparkan platform kepemimpinan dan menjawab pertanyaan anggota DK secara bergantian.

Tiga Kandidat, Latar Belakang Beragam

Sumber di lingkungan DK mengonfirmasi bahwa ketiga kandidat berasal dari kelompok kawasan yang berbeda, merujuk pada prinsip rotasi geografis tidak tertulis yang sudah berjalan sejak era Boutros Boutros-Ghali. Kandidat pertama merupakan mantan kepala lembaga keuangan multilateral dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, perempuan pertama dalam daftar pencalonan yang membawa pengalaman reformasi institusi keuangan global. Kandidat kedua adalah diplomat karier dari Eropa Timur yang pernah memimpin dua operasi pemeliharaan perdamaian PBB di Afrika sub-Sahara dan tercatat sebagai negosiator utama Protokol Minsk II. Adapun kandidat ketiga adalah mantan perdana menteri negara kepulauan di Pasifik yang gencar menyuarakan isu perubahan iklim dan keamanan maritim.

Seorang anggota tetap DK yang berbicara tanpa bersedia dikutip namanya menyatakan bahwa ketiganya menampilkan penguasaan isu yang kuat.

“Mereka tidak hanya berbicara tentang perdamaian dan keamanan secara umum, tetapi juga merespons pertanyaan spesifik terkait mekanisme pendanaan operasi perdamaian, reformasi arsitektur resolusi konflik, dan kesenjangan implementasi Agenda 2030. Itu yang membedakan sesi kali ini dari dialog informal sebelumnya,”

Berbeda dari sesi dengar pendapat publik yang digelar Majelis Umum sejak 2016, dialog informal DK bersifat konfidensial dan tidak direkam, sehingga memungkinkan pertukaran pandangan lebih lugas antara kandidat dan anggota Dewan. Namun demikian, transkrip resmi sesi tetap dibuat oleh Sekretariat PBB untuk keperluan arsip dan evaluasi internal.

Isu Strategis yang Diangkat

Dalam salah satu sesi, isu reformasi Dewan Keamanan menjadi topik paling tajam. Seorang kandidat secara eksplisit menyampaikan perlunya menghidupkan kembali konsensus Pact for the Future yang disepakati pada KTT Masa Depan September 2024 agar perluasan keanggotaan tetap DK tidak lagi tertunda. Kandidat lain menekankan urgensi pembiayaan inovatif untuk Sustainable Development Goals (SDGs), mengingat defisit pendanaan tahunan mencapai 4,2 triliun dolar AS. Sementara itu, kandidat ketiga memaparkan cetak biru transformasi sistem peringatan dini terpadu berbasis kecerdasan buatan yang menghubungkan data satelit, sensor cuaca, dan laporan komunitas untuk mempercepat respons bencana.

Anggota DK dari kawasan Afrika, menurut sumber lain, melontarkan pertanyaan tajam mengenai konsistensi PBB dalam menangani proliferasi kelompok bersenjata non-negara di Sahel dan Tanduk Afrika.

“Kami ingin mendengar bagaimana calon Sekjen mengartikulasikan peran PBB ketika aktor non-negara kian dominan, sementara mandat tradisional peacekeeping semakin terkikis,”

Tahapan Selanjutnya: Straw Poll dan Rekomendasi

Dengan dituntaskannya dialog informal, fokus beralih ke tahap penjaringan melalui straw poll yang dijadwalkan berlangsung paling lambat akhir Februari 2026. Ketua DK untuk bulan Januari 2026, yang saat ini dipegang oleh Aljazair, akan memimpin proses pemungutan suara rahasia yang membedakan suara anggota tetap dan anggota tidak tetap melalui kertas suara berbeda warna—prosedur baku sejak Resolusi 11 Januari 1946. Setiap kandidat dapat memperoleh kategori “mendorong” (encourage), “menghalangi” (discourage), atau “tanpa pendapat” (no opinion). Hasil straw poll akan dikomunikasikan kepada negara pencalon tanpa dipublikasikan, untuk memberi ruang evaluasi dan kemungkinan penarikan pencalonan.

Berdasarkan pengalaman seleksi 2016 yang menghasilkan Guterres, DK akan menggelar sedikitnya tiga putaran straw poll sebelum mencapai konsensus atas satu nama yang direkomendasikan ke Majelis Umum. Pasal 97 Piagam PBB menetapkan bahwa Sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi DK, sehingga dinamika di balik pintu tertutup—terutama hak veto lima anggota tetap—menjadi penentu akhir. Target penyelesaian seluruh proses adalah sebelum pembukaan sesi ke-81 Majelis Umum pada September 2026, agar Sekjen terpilih memiliki masa transisi setidaknya tiga bulan.

Seorang pengamat proses seleksi dari lembaga riset independen di New York mengatakan bahwa tahun ini terdapat tekanan lebih besar agar DK mempertimbangkan gender dan representasi geografis, mengingat hingga kini belum pernah ada Sekjen perempuan.

“Ada momentum kuat dari masyarakat sipil dan lebih dari 80 negara anggota yang menandatangani deklarasi mendukung Sekjen perempuan. Kegagalan DK merespons momentum ini akan mencoreng legitimasi seleksi,”