Denver Gugat DHS, Larang Petugas Imigrasi Beroperasi di Lokasi TPS

DENVER — Pemerintah Kota Denver resmi melayangkan gugatan hukum terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) guna memblokir kehadiran petugas Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di sekitar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gugatan tersebut menyoroti potensi intimidasi terhadap pemilih dan dugaan pelanggaran regulasi federal terkait penempatan aparat bersenjata di arena pemilu.

Gugatan yang didaftarkan pada Kamis waktu setempat ini secara spesifik ditujukan kepada pimpinan DHS dan Sekretaris Markwayne Mullin. Otoritas Denver menilai bahwa perintah penugasan petugas federal untuk melakukan penahanan dan penyerahan surat perintah penangkapan di lokasi pemungutan suara secara nyata melanggar undang-undang anti-intimidasi pemilu federal, yang dikenal sebagai regulasi "Troops at the polls".

Kronologi dan Pemicu Gugatan Hukum

Langkah hukum yang diambil oleh Denver didasarkan pada kekhawatiran mendalam mengenai penurunan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan komunitas rentan dan imigran legal yang memiliki hak pilih. Kehadiran aparat penegak hukum imigrasi bersenjata dikhawatirkan dapat menciptakan atmosfer ketakutan psikologis yang menghambat warga negara dalam menyalurkan suara mereka.

"Tempat pemungutan suara harus tetap menjadi ruang yang aman, netral, dan bebas dari segala bentuk intimidasi militeristik maupun penegakan hukum imigrasi yang represif," tegas perwakilan otoritas hukum Denver dalam berkas pengadilannya.

Adapun rangkaian kronologi dan poin-poin utama dalam pengajuan gugatan tersebut meliputi:

1. Penerbitan Kebijakan Federal: Munculnya instruksi operasional yang mengizinkan petugas imigrasi beroperasi di sekitar fasilitas publik yang digunakan untuk proses pemilu.
2. Kekhawatiran Otoritas Pemda: Para pejabat pemilu lokal di Denver mencatat peningkatan kecemasan warga terhadap potensi sweeping atau pemeriksaan identitas agresif di dekat TPS.
3. Pendaftaran Berkas Perkara: Denver secara resmi mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan federal untuk meminta putusan sela darurat guna melarang ICE mendekati radius lokasi TPS.

Dasar Hukum: Regulasi "Troops at Polls"

Fokus utama gugatan ini bertumpu pada undang-undang federal yang secara ketat melarang pengiriman tentara atau petugas bersenjata pemerintah federal ke lokasi pemungutan suara, kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik seperti penanganan invasi atau pemberontakan terbuka. Denver berargumen bahwa penugasan agen ICE bersenjata untuk melakukan operasi penegakan hukum di dekat TPS merupakan pelanggaran langsung terhadap semangat undang-undang tersebut.

Otoritas kota menilai bahwa penggunaan aparat penegak hukum federal untuk memantau atau beroperasi di sekitar lokasi elektoral berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas tanpa rasa takut akan tindakan pembalasan atau pemeriksaan status kewarganegaraan secara sewenang-wenang.

Dampak Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Gugatan ini diprediksi akan menjadi preseden penting bagi kota-kota lain di Amerika Serikat yang menganut kebijakan perlindungan imigran (sanctuary cities). Jika pengadilan mengabulkan gugatan Denver, langkah ini akan mempertegas batasan yurisdiksi antara kewenangan pemilu tingkat daerah dan intervensi aparat penegak hukum federal di ranah sipil.