Dedi Mulyadi Evaluasi Angkot Tua dan Buka Kembali Bandara Husein

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota berusia tua di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Transportasi Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (11/5/2026), yang juga membahas rencana pengaktifan kembali Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial. "Kami tidak bisa menoleransi armada yang sudah tidak laik jalan terus beroperasi membahayakan warga," ujar Dedi Mulyadi di hadapan para kepala dinas perhubungan se-Jawa Barat.

Evaluasi Armada Tua dan Peremajaan Angkutan Kota

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sekitar 42 persen dari total 18.700 unit angkutan kota yang beroperasi di Jawa Barat telah berusia di atas 15 tahun. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menerapkan standar kelayakan teknis yang diperketat mulai triwulan ketiga tahun 2026. Armada yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang dan keselamatan akan dilarang beroperasi secara bertahap. "Kami sudah menyiapkan mekanisme transisi. Bukan melarang tanpa solusi," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Herry Antono, menambahkan bahwa pihaknya tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Peremajaan Angkutan Perkotaan. Regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi konversi armada konvensional menuju kendaraan ramah lingkungan. Evaluasi lapangan dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 dengan melibatkan tim inspeksi gabungan dari Dishub, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung.

Skema Kepemilikan Armada bagi Pengemudi

Salah satu poin utama dalam kebijakan baru ini adalah dorongan agar para pengemudi angkutan kota beralih status dari buruh setoran menjadi pemilik armada mandiri. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan Bank BJB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan kredit usaha dengan suku bunga rendah. Skema ini menargetkan 3.500 pengemudi pada tahap awal. "Kami ingin pengemudi punya kendaraan sendiri, bebas dari tekanan setoran harian yang memberatkan," ucapnya.

Program ini akan disertai dengan pendampingan koperasi pengemudi yang dibentuk di setiap kabupaten dan kota. Setiap koperasi akan memperoleh pelatihan manajemen armada, literasi keuangan, dan sertifikasi kompetensi dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat. Pemerintah juga menyiapkan subsidi uang muka sebesar 25 persen untuk pembelian unit listrik melalui skema kredit lunak berjangka waktu hingga tujuh tahun.

Pengaktifan Kembali Bandara Husein Sastranegara

Dalam forum yang sama, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana strategis untuk membuka kembali Bandar Udara Husein Sastranegara di Kota Bandung bagi penerbangan komersial reguler. Bandara yang saat ini hanya melayani penerbangan militer dan carter terbatas itu dinilai memiliki potensi signifikan untuk mendongkrak konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian tengah dan selatan. "Bandara Husein harus dihidupkan kembali. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Udara," ujarnya.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, pemerintah provinsi menargetkan operasional komersial Bandara Husein dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2027. Pembicaraan awal dengan maskapai nasional telah dilakukan untuk membuka rute penerbangan menuju Surabaya, Medan, dan Denpasar. Landasan pacu yang memiliki panjang 2.250 meter dinilai memadai untuk pesawat berbadan sempit seperti Boeing 737 dan Airbus A320.

Integrasi Transportasi dan Infrastruktur Listrik

Kebijakan peremajaan angkutan kota tidak berdiri sendiri. Dedi Mulyadi menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari cetak biru transformasi transportasi publik Jawa Barat yang akan terintegrasi dengan jaringan kereta api cepat Whoosh, kereta komuter, dan bus rapid transit. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 triliun dalam APBD Perubahan 2026 untuk pengadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 27 titik strategis di Bandung Raya, Bogor, Depok, Bekasi, dan Cirebon.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Jawa Barat. "Model kemitraan pemerintah daerah, perbankan, dan koperasi pengemudi yang dikembangkan di Jabar bisa menjadi proyek percontohan nasional," katanya. Kementerian Perhubungan berkomitmen menyediakan bantuan teknis dan insentif fiskal bagi daerah yang melakukan transisi menuju transportasi publik berkelanjutan.

Tahapan Implementasi dan Target Waktu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tiga fase implementasi kebijakan ini. Fase pertama pada Juli hingga Desember 2026 difokuskan pada pendataan ulang seluruh armada, uji kelayakan, dan pendirian koperasi pengemudi. Fase kedua sepanjang tahun 2027 akan menjadi masa transisi dengan pemberlakuan larangan bertahap bagi armada tua dan penyaluran kredit kendaraan listrik. Fase ketiga pada tahun 2028 menargetkan seluruh angkutan kota di Jawa Barat telah memenuhi standar emisi dan keselamatan yang ditetapkan.

Dedi Mulyadi menutup rapat dengan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan gejolak sosial. "Transisi ini kami rancang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada pengemudi yang akan kehilangan mata pencaharian. Justru kesejahteraan mereka yang menjadi prioritas utama kebijakan ini," pungkasnya. Pemerintah provinsi menjadwalkan sosialisasi massal kepada komunitas pengemudi dan pemilik angkutan kota pada Juni 2026 di lima wilayah koordinasi pembangunan Jawa Barat.