Debit Air Sungai Barito Menyusut Drastis, Transportasi Sungai Kalteng Terancam Lumpuh

PALANGKA RAYA — Kemarau ekstrem yang melanda Kalimantan Tengah pada beberapa pekan terakhir membuat debit air Sungai Barito menyusut drastis, sehingga alur pelayaran di sejumlah ruas nyaris tidak dapat dilalui kapal dan tongkang pengangkut logistik. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (21/8/2026), permukaan dasar sungai yang kering berpasir tampak membentang luas di bawah Jembatan Kalahien, Kabupaten Pulang Pisau, dan aktivitas transportasi sungai yang menjadi urat nadi perekonomian regional terhenti di beberapa titik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Hendra Gunawan, menyatakan penurunan muka air terjadi hampir merata di sepanjang aliran Barito, dari wilayah hulu hingga hilir. Menurut catatan dinas, kedalaman alur pelayaran di sekitar Jembatan Kalahien saat ini kurang dari dua meter, jauh di bawah standar aman bagi kapal bermuatan penuh yang umumnya membutuhkan kedalaman empat hingga lima meter. Ia menegaskan bahwa operasional kapal dan tongkang bersarat penuh untuk sementara waktu dilarang berlayar demi keselamatan awak kapal dan muatan.

"Kami meminta seluruh pemilik kapal menyesuaikan muatan dengan kondisi alur. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama, dan larangan ini berlaku sampai debit air kembali normal," ujar Hendra dalam keterangan resminya, Jumat (21/8/2026).

Kemarau Ekstrem dan Curah Hujan di Bawah Normal

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Tengah, Siti Rahmawati, menyatakan intensitas curah hujan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sejak Juni 2026 berada di bawah normal, dengan penurunan hingga 70 persen dibandingkan rata-rata dua puluh tahun terakhir. Kondisi itu diperparah oleh fenomena iklim global yang memperpanjang musim kemarau, sehingga penguapan air dari permukaan sungai berlangsung lebih cepat daripada pasokan dari anak-anak sungai.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Bambang Wijaya, menyebutkan debit air Sungai Barito pada pekan ketiga Agustus 2026 tercatat sekitar 480 meter kubik per detik, turun lebih dari 80 persen dari kondisi normal yang mencapai 2.900 meter kubik per detik. "Penurunan ini adalah yang terparah dalam satu dekade terakhir berdasarkan catatan pemantauan kami," katanya dalam Rapat Koordinasi penanganan kekeringan di Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Dampak Ekonomi: Logistik Terganggu dan Harga Kebutuhan Pokok Naik

Terhentinya transportasi sungai berdampak langsung pada distribusi logistik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sungai Barito selama ini menjadi jalur utama pengangkutan batu bara, minyak kelapa sawit mentah, serta kebutuhan pokok dari kawasan hulu menuju Pelabuhan Banjarmasin. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, Yusuf Maulana, memperkirakan volume pengiriman barang melalui jalur sungai pada Agustus 2026 turun hingga separuh dibandingkan bulan sebelumnya.

Akibatnya, sejumlah daerah di hulu Barito mulai mengalami kelangkaan bahan pokok. Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, harga beras di sejumlah kabupaten, seperti Gunung Mas dan Barito Utara, naik antara 15 hingga 30 persen dalam dua pekan terakhir. Sementara itu, harga bahan bakar minyak dan gas elpiji di titik-titik terpencil ikut melonjak karena distribusi dialihkan ke jalur darat yang memakan waktu lebih lama.

Rapat Koordinasi dan Keputusan Penanganan

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menggelar Rapat Koordinasi pada Kamis (20/8/2026) dan menghasilkan sejumlah keputusan. Dalam rapat tersebut ditetapkan langkah pengerukan darurat pada titik-titik pendangkalan di sekitar Jembatan Kalahien, pemasangan pompa air untuk mempertahankan muka air di ruas-ruas kritis, serta penyesuaian jadwal pelayaran kapal dengan sistem buka-tutup berdasarkan pasang surut.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan pengalihan sebagian distribusi logistik ke jalur darat dengan pengerahan truk pengangkut dari kabupaten sekitar. Kepala Dinas Perhubungan menegaskan bahwa pengalihan bersifat sementara dan akan dievaluasi setiap pekan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan juga telah diminta untuk menindaklanjuti usulan perbaikan alur sungai secara permanen melalui program normalisasi sungai.

DPRD Dorong Status Tanggap Darurat

Dari sisi pengawasan, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa fraksi-fraksi di DPRD mendesak pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat kekeringan bagi wilayah terdampak. Keputusan tersebut diambil dalam Pleno DPRD yang digelar di Palangka Raya, dan seluruh fraksi sepakat bahwa penetapan status itu diperlukan agar anggaran penanganan bencana dapat digelontorkan secara cepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Kami mendesak agar status tanggap darurat segera ditetapkan. Jangan sampai kondisi ini berlarut dan memperparah masyarakat yang bergantung pada transportasi sungai," kata Ahmad Fauzi dalam rapat tersebut.

Para anggota dewan juga meminta pemerintah daerah menyiapkan skema bantuan pangan bagi masyarakat di hulu yang paling terdampak, serta memastikan ketersediaan air bersih di permukiman tepian sungai. Hingga berita ini ditulis, pemerintah provinsi masih melakukan pendataan jumlah desa terdampak sebelum keputusan final tentang status tanggap darurat disahkan dalam rapat lanjutan pekan depan.

Masyarakat di sepanjang bantaran Barito berharap musim hujan segera tiba dan membawa normalisasi debit sungai. Namun, dengan prediksi puncak kemarau yang masih berlangsung hingga akhir September 2026, para pemangku kepentingan menilai pemulihan penuh transportasi sungai baru dapat terjadi pada awal musim hujan, sekitar November mendatang.