Danantara Resmikan Danantara Housing, Pasarkan Ribuan Unit Hunian BUMN

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan peluncuran inisiatif Danantara Housing yang dirancang untuk memasarkan unit-unit properti residensial milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terserap pasar. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/7/2025), menandai langkah baru optimalisasi aset negara di sektor perumahan.

Latar Belakang Penumpukan Aset Properti Negara

Sejumlah BUMN selama ini membangun apartemen dan rumah tapak sebagai bagian dari diversifikasi bisnis atau penugasan strategis pemerintah. Namun, berdasarkan data internal Danantara, tingkat penjualan unit hunian BUMN rata-rata hanya mencapai 65%, menyisakan ribuan unit yang berstatus idle dan membebani neraca perusahaan. Kondisi ini dinilai kontraproduktif di tengah kebutuhan perumahan rakyat yang masih tinggi.

“Kami melihat ada potensi besar dari aset-aset properti yang selama ini hanya menjadi beban. Daripada dibiarkan kosong dan menimbulkan biaya pemeliharaan, lebih baik diaktifkan melalui skema penjualan yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Rosan Roeslani. Ia mencontohkan satu kompleks apartemen milik BUMN di kawasan penyangga Jakarta yang rampung sejak 2022 namun penjualannya baru mencapai 30% hingga pertengahan 2025.

Mekanisme dan Skema Pembiayaan Khusus

Danantara Housing tidak sekadar memasarkan unit properti, melainkan menghadirkan paket pembiayaan dengan struktur yang lebih ringan. Rosan menegaskan bahwa suku bunga yang ditawarkan akan lebih rendah dibandingkan kredit pemilikan rumah (KPR) komersial pada umumnya. Selain itu, mekanisme pembayaran dirancang agar lebih fleksibel, termasuk kemudahan uang muka dan tenor angsuran yang dapat disesuaikan dengan profil pendapatan calon pembeli.

“Dengan suku bunga yang lebih menarik dan juga dengan cara pembayaran yang lebih baik,” jelas Rosan. Ekosistem pembiayaan ini akan melibatkan perbankan nasional serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) guna mendukung likuiditas penyaluran KPR. Target utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, khususnya pegawai BUMN dan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki basis penghasilan stabil.

Dukungan Himbara dan Target Tahun 2025

Sebagai langkah awal, Danantara telah menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan dukungan pendanaan hingga Rp130 triliun pada tahun 2025. Komitmen ini merupakan bagian dari percepatan program nasional perumahan, dan Rosan memastikan bahwa skema pendanaan melalui Himbara sudah dimatangkan serta siap diimplementasikan.

“Jumlah ini merupakan komitmen tahun pertama yang langsung bisa diakses oleh calon pembeli rumah melalui bank-bank BUMN,” tambahnya. Pihak Himbara, menurut Rosan, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dapat memperluas portofolio kredit perumahan sekaligus mendukung penurunan rasio kredit bermasalah di sektor properti.

Sinergi dengan Program Tiga Juta Rumah

Danantara Housing menjadi bagian integral dari inisiatif pembangunan tiga juta rumah yang digulirkan pemerintah. Dengan memanfaatkan stok unit hunian yang sudah terbangun, program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tanpa harus memulai konstruksi dari nol, sehingga menekan biaya dan waktu penyaluran hunian layak.

Data Bank Indonesia menunjukkan backlog perumahan nasional mencapai 12,7 juta unit pada 2024. Setiap unit idle BUMN yang berhasil diserap akan berkontribusi langsung dalam mengurangi defisit tersebut. “Kita ingin masyarakat memiliki akses hunian layak dengan cara yang lebih mudah dan murah, sekaligus mengoptimalkan aset BUMN yang selama ini menganggur,” pungkas Rosan.

Digitalisasi dan Kesiapan Infrastruktur

Untuk memudahkan akses, Danantara tengah membangun platform digital terintegrasi yang mempertemukan pencari hunian dengan inventaris properti BUMN secara real-time. Platform ini akan menampilkan spesifikasi unit, lokasi, harga, dan simulasi kredit, sehingga proses pembelian dapat dilakukan transparan dan efisien. “Kami ingin prosesnya semudah memesan tiket pesawat,” kata Rosan.

Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga dijajaki untuk memverifikasi data calon pembeli, memastikan bahwa program ini tepat sasaran bagi masyarakat yang belum memiliki rumah pertama (first home buyer) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.