Buruh Waswas Aturan Rokok Berdampak ke Petani-Pedagang

Jakarta, Apaberita.com - Kekhawatiran mendalam melanda kalangan pekerja sektor tembakau. Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) menyampaikan keresahan bahwa aturan pengendalian produk tembakau yang tengah disiapkan bisa membawa dampak sistemik, tidak hanya pada buruh pabrik, tetapi juga mengancam rantai pasok dari hulu hingga hilir, termasuk petani dan pedagang kecil.

Regulasi yang digodok dinilai terlalu ketat dan berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh mata rantai Industri Hasil Tembakau (IHT). Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi, Soeharjono, menguraikan sejumlah poin dalam rancangan aturan yang menjadi pukulan berat, seperti penetapan batas maksimum kandungan nikotin dan TAR, pembatasan penggunaan bahan tambahan (flavor), hingga penyetaraan aturan kemasan dan peringatan kesehatan antara rokok konvensional dengan rokok elektronik.

Aturan Ketat Ancam Jutaan Lapangan Kerja

Menurut Soeharjono, jika regulasi ini disahkan tanpa penyesuaian yang memadai, efek dominonya akan langsung menyentuh pekerja lapangan. Industri tembakau menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, pekerja pengolahan, distribusi, hingga pedagang eceran. PHK di tingkat pabrik akan merambat pada penurunan permintaan bahan baku, yang ujungnya memukul petani dan pedagang di berbagai daerah.

"Dari peraturan yang akan disahkan, regulasi tersebut bisa dikatakan sebagai badai karena selalu ada risiko. Sedih sekali jika memang harus disahkan," ujar Soeharjono dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Senin (6/7/2026).

"Dari peraturan yang akan disahkan, regulasi tersebut bisa dikatakan sebagai badai karena selalu ada risiko. Sedih sekali jika memang harus disahkan"

Dampak pada Petani dan Pedagang Tradisional

K-Sarbumusi menyoroti bahwa aturan yang terlalu kaku akan mempersempit ruang gerak produk tembakau lokal. Petani tembakau, terutama di sentra-sentra pertanian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, akan kehilangan pasar karena pabrik terpaksa menurunkan volume produksi. Pedagang asongan, warung kecil, dan kios tradisional yang menggantungkan pendapatan dari penjualan rokok juga berada di posisi paling rentan.

Pihak serikat buruh berharap pemerintah mau duduk bersama dan mendengar masukan dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari perspektif kesehatan publik, tetapi juga aspek ketenagakerjaan dan ekonomi kerakyatan. Mereka meminta agar implementasi aturan dilakukan secara bertahap dan disertai dengan program transisi yang adil bagi pekerja sektor tembakau.

Apaberita.com akan terus memantau perkembangan pembahasan regulasi ini dan dampaknya pada pekerja serta pelaku usaha di seluruh rantai nilai industri tembakau nasional.