Buruh Harian Rasakan Manfaat Program Sekolah Gratis Banten

SERANG — Beban biaya pendidikan yang selama ini menghantui keseharian Sarbini, buruh harian asal Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, perlahan sirna. Senyum lepas terpancar saat ia mengantarkan putra bungsunya, Nabil, menuju gerbang sekolah menengah pertama negeri terdekat. Kepastian itu hadir setelah keluarga kecil ini resmi menjadi penerima manfaat Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten.

Perjuangan di Balik Seragam Putih Biru

Sarbini (42) bukanlah nama asing di kalangan buruh bangunan yang sehari-hari mengandalkan upah tak menentu. Dalam satu bulan, pendapatannya kerap kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi sempat menjadi angan-angan yang nyaris pupus. "Saya tadinya sudah pasrah, mau bagaimana lagi? Ongkos daftar, beli seragam, buku, apalagi nanti iuran rutin — hitung-hitungan saya tidak akan sanggup," tuturnya lirih saat ditemui di kediamannya, Rabu (16/7/2026). Namun, secercah harapan muncul setelah tetangganya memberitahu tentang Program Sekolah Gratis Banten. Sarbini memberanikan diri mendatangi kantor desa, melengkapi administrasi yang diperlukan. Tak sampai dua pekan, pengumuman itu tiba: Nabil terdaftar sebagai penerima bantuan penuh.

Desain Program dan Cakupan Penerima

Gubernur Banten menegaskan bahwa sekolah gratis ini merupakan wujud nyata dari janji politik untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi ekonomi. Dalam Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, diputuskan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 mencapai Rp 342 miliar — naik 17 persen dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa program ini dirancang menyasar tiga kelompok utama: anak dari keluarga prasejahtera, pekerja sektor informal berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga pertengahan Juli 2026 tercatat lebih dari 187.500 siswa di delapan kabupaten/kota se-Banten telah menikmati pembebasan biaya SPP, biaya pendaftaran, pengadaan buku pelajaran, hingga seragam sekolah. "Ini bukan sekadar bantuan parsial, melainkan jaminan penuh bahwa tidak ada anak usia wajib belajar yang terhenti pendidikannya hanya karena kendala biaya," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah.

Mekanisme Verifikasi dan Transparansi

Agar tepat sasaran, pemprov menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan tim penggerak kesejahteraan keluarga untuk melakukan verifikasi faktual. Setiap calon penerima harus lolos validasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala. Kepala Desa Curug Kulon, tempat Sarbini bermukim, memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Kami umumkan nama-nama calon penerima di papan pengumuman desa selama tujuh hari sebelum disahkan. Warga bisa memberi masukan jika ada yang tidak layak atau justru terlewat," jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan penyimpangan. Gubernur menginstruksikan Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit berkala terhadap penyaluran dana. "Satu rupiah pun yang menguap tanpa pertanggungjawaban akan kami tindak tegas," tegasnya di hadapan awak media seusai menghadiri pleno fraksi di DPRD Banten.

Dampak Berganda di Masyarakat

Kisah Sarbini hanyalah potongan kecil dari mozaik perubahan yang mulai terasa di berbagai sudut kampung. Di Kota Cilegon, seorang ibu rumah tangga bernama Murni (37) mengaku tak lagi harus memutar otak setiap awal semester. Suaminya, tukang ojek pengkolan, kini bisa menabung untuk kebutuhan lain. "Dulu kami sering cekcok karena uang sekolah anak kurang. Sekarang beban itu hilang, rumah tangga ikut tenang," katanya.

Para pengamat pendidikan menilai program ini mampu menekan angka putus sekolah yang sebelumnya dikhawatirkan naik pascalonjakan harga kebutuhan pokok. Data Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kasar jenjang SMP/sederajat di Banten naik dari 91,4 persen menjadi 94,1 persen dalam kurun dua tahun terakhir, sejalan dengan perluasan program.

Lebih dari sekadar angka, di dalamnya tersimpan harapan akan lahirnya generasi terdidik yang kelak mampu memutus rantai kemiskinan struktural. Nabil, bocah 13 tahun yang semula pendiam, kini bercerita dengan mata berbinar bahwa ia bercita-cita menjadi guru matematika. "Saya ingin mengajarkan anak-anak di sini supaya pintar, biar tidak seperti bapak," celotehnya polos.

Tantangan dan Penajaman ke Depan

Meski mendapat sambutan positif, sejumlah tantangan masih membayangi. Beberapa sekolah negeri mengeluhkan lonjakan jumlah siswa yang mendaftar, sementara daya tampung dan jumlah ruang kelas terbatas. Kepala SMAN 3 Kabupaten Tangerang mengakui bahwa pihaknya terpaksa menambah jam belajar dan melakukan rotasi penggunaan laboratorium. "Kami berharap pemprov juga mempercepat pembangunan unit sekolah baru agar kualitas tidak dikorbankan," pintanya.

Fraksi-fraksi di DPRD Banten melalui rapat pleno telah menyetujui usulan penambahan anggaran pembangunan fisik sekolah dalam APBD Perubahan 2026. Sementara itu, Dinas Pendidikan menyampaikan akan memperkuat program pendampingan mutu melalui pelatihan guru dan pengadaan sarana penunjang. "Kami menyadari bahwa menggratiskan biaya saja tidak cukup jika mutu pembelajaran tidak dipacu," tandas Kepala Dinas.

Bagi Sarbini dan jutaan keluarga buruh lainnya, program ini adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Di malam hari, saat lampu-lampu rumah mulai menyala, Nabil terlihat tekun mengerjakan tugas sekolah di meja kayu sederhana. Sarbini duduk tak jauh darinya, memandangi sang anak dengan harap yang kini terasa nyata: pendidikan yang layak tak lagi menjadi monopoli mereka yang berpunya.