Bupati Sukoharjo Etik Suryani Gencarkan Gerakan Stop Penangkapan Ikan Merusak

Sukoharjo – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di bawah kepemimpinan Bupati Etik Suryani meluncurkan kampanye sosialisasi bertajuk “Stop Destructive Fishing” yang menyasar para nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah perairan waduk dan sungai. Kegiatan yang digelar di pesisir Waduk Gajah Mungkur, Senin (15/7/2024), ini menjadi langkah konkret pemda dalam menjaga ekosistem perairan tawar yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan warga.

Edukasi dan Penindakan

Dalam sambutannya, Etik Suryani menegaskan bahwa praktik penangkapan ikan secara merusak seperti penggunaan setrum, racun, dan bom ikan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. “Kami tidak akan segan-segan menindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, penindakan saja tidak cukup; edukasi adalah kunci,” ujar Etik di hadapan ratusan peserta sosialisasi. Hadir pula Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sukoharjo, perwakilan kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Kampanye ini dirancang dalam beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi langsung melalui pertemuan kelompok nelayan di 12 kecamatan yang memiliki potensi perikanan. Kedua, pemasangan baliho dan spanduk imbauan di titik-titik strategis. Ketiga, lomba tangkap ikan ramah lingkungan bagi pemuda. Bupati menyebutkan bahwa data Dinas Perikanan mencatat dalam kurun 2022–2023 terjadi 23 kasus penangkapan ikan menggunakan setrum yang berhasil diungkap, namun diyakini praktik ini lebih masif dari angka yang terlaporkan.

Dampak dan Solusi Berkelanjutan

Penggunaan bom ikan, misalnya, mengakibatkan kerusakan fisik dasar perairan dan kematian organisme nontarget. Sementara racun potasium sianida meracuni air hingga radius puluhan meter. “Seekor ikan yang mati karena racun bisa merusak rantai makanan dan membutuhkan waktu 3–5 tahun untuk pulih secara alami,” papar Dr. Andi Prasetyo, ahli ekologi perairan dari UNS yang menjadi narasumber. Ia mendorong agar pemda menyiapkan alat tangkap ramah lingkungan yang disubsidi.

Bupati Etik berkomitmen mengalokasikan anggaran Rp2,1 miliar dalam APBD Perubahan 2024 untuk pengadaan bibit ikan, pembinaan kelompok budidaya, dan pembelian fish finder guna mengurangi ketergantungan pada cara-cara destruktif. Program ‘tabung benih’ di mana setiap nelayan wajib menebar benih ikan saat musim hujan juga akan dihidupkan kembali. “Ini investasi untuk anak cucu kita,” tambah Etik.

Respon Masyarakat dan Langkah Lanjutan

Suyono, perwakilan Himpunan Nelayan Sukoharjo, menyambut baik inisiatif ini namun mengingatkan agar pengawasan tidak longgar. “Kami butuh kepastian bahwa yang melanggar benar-benar diproses hukum, bukan sekadar diberi peringatan,” katanya. Ia mengusulkan pembentukan pos pengawasan berbasis komunitas di setiap pintu masuk waduk.

“Kuncinya adalah konsistensi. Sosialisasi harus berkelanjutan, bukan sekadar seremonial. Libatkan generasi muda agar budaya menjaga sungai dan waduk menjadi identitas baru Kabupaten Sukoharjo.”
— Etik Suryani, Bupati Sukoharjo

Kampanye ini ditargetkan menurunkan angka destructive fishing hingga 80% dalam dua tahun. Satpol PP dan Polairud akan melakukan patroli rutin, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi “Lapak Ikan” sedang disiapkan agar warga bisa melaporkan praktik ilegal secara anonim. Dengan sosialisasi ini, Sukoharjo berharap menjadi percontohan pengelolaan perikanan darat yang lestari di Jawa Tengah.