BSSN Soroti Urgensi Regulasi Keamanan Siber di Sektor Kesehatan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali menegaskan pentingnya regulasi keamanan siber yang kuat di sektor kesehatan. Dalam berbagai kesempatan, lembaga tersebut menyoroti bahwa transformasi digital di fasilitas layanan kesehatan—seperti rekam medis elektronik, sistem informasi rumah sakit, hingga platform telemedicine—membuka celah baru bagi serangan siber yang dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan data pasien. Tanpa aturan yang tegas, data medis yang sangat pribadi berpotensi bocor atau disalahgunakan.

Ancaman Siber yang Terus Mengintai

Serangan ransomware terhadap rumah sakit bukan lagi isapan jempol. Pada tahun 2025, beberapa negara melaporkan insiden di mana sistem rumah sakit lumpuh sehingga operasi harus ditunda atau pasien dialihkan. Di Indonesia, meskipun belum ada laporan berskala serupa, BSSN mencatat peningkatan signifikan pada upaya peretasan terhadap database kesehatan. Data pasien seperti riwayat penyakit, hasil laboratorium, dan informasi asuransi menjadi komoditas mahal di pasar gelap. Menurut laporan BSSN, sektor kesehatan termasuk salah satu dari lima sektor yang paling rentan terhadap insiden siber pada kuartal pertama 2026.

Perlindungan Data Pasien: Amanat UU PDP

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah memberikan landasan hukum. Namun, implementasi di sektor kesehatan masih menghadapi kendala. Banyak penyelenggara layanan kesehatan yang belum memahami sepenuhnya kewajiban mereka sebagai pengendali data, terutama dalam hal enkripsi, persetujuan yang jelas dari pasien, dan manajemen pelanggaran data. “Kita melihat gap antara kesadaran dan aksi. Rumah sakit mungkin sudah digital, tapi arsitektur keamanannya belum mumpuni,” ujar pejabat BSSN dalam diskusi terbatas.

Poin Krusial dalam Regulasi yang Diusulkan

BSSN mendorong penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik untuk sektor kesehatan, mencakup:

• Standar keamanan minimum untuk sistem informasi rumah sakit, termasuk enkripsi data at rest dan in transit.
• Prosedur tanggap darurat jika terjadi pelanggaran data, dengan kewajiban melaporkan dalam 1×24 jam ke BSSN dan pasien yang terdampak.
• Sertifikasi keamanan bagi aplikasi kesehatan digital, memastikan kepatuhan sejak tahap perancangan (security by design).
• Edukasi dan audit rutin untuk tenaga medis dan pengelola sistem informasi fasilitas kesehatan.

Belajar dari Kasus Internasional

Negara seperti Singapura telah memberlakukan Healthcare Cybersecurity Act yang mewajibkan setiap penyedia layanan kesehatan melaporkan insiden siber dan melakukan audit secara berkala. Sementara itu, Uni Eropa dengan GDPR-nya menerapkan denda besar bagi pelanggaran data pribadi, yang mendorong investasi di bidang keamanan informasi. Indonesia, menurut BSSN, dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan pada konteks lokal, terutama jumlah fasilitas kesehatan yang sangat banyak dan variatif tingkat digitalisasinya.

“Regulasi bukan hanya soal sanksi, tetapi menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Pasien harus yakin bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan,” tegas narasumber BSSN.

Mendorong Kolaborasi Multipihak

Keamanan siber di sektor kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. BSSN mengajak asosiasi rumah sakit, vendor teknologi, akademisi, dan komunitas siber untuk duduk bersama merumuskan standar yang realistis dan dapat diterapkan. Inisiatif seperti sandbox regulasi dan program pendampingan bagi klinik kecil diharapkan mempercepat adopsi tanpa membebani anggaran fasilitas kesehatan. Transformasi digital di bidang kesehatan memang tak terelakkan, namun harus diiringi penguatan fondasi keamanan agar pasien menjadi pihak yang paling terlindungi.

Kedepannya, BSSN berencana menggelar forum konsultasi publik untuk menampung masukan sebelum rancangan regulasi difinalisasi. Masyarakat pun diimbau untuk lebih kritis dalam memberikan persetujuan penggunaan data pribadi saat mendaftar layanan kesehatan digital.