BNPP RI Perkuat Pengawasan Perbatasan RI dengan Timor Leste

Apaberita.com, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara pada jalur tidak resmi (JTR) antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Juni 2026, merupakan langkah strategis BNPP dalam memperkuat pengawasan kawasan perbatasan yang aman, tertib, serta berlandaskan data lapangan yang akurat.

Survei ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pelepasan tim yang berlangsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain pada Selasa, 23 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Tim Kedeputian Lintas Batas Negara BNPP RI, pengelola PLBN Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan, personel Yonarmed 12 Kostrad Sektor Timur, Polres Belu, serta perwakilan dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mengamankan pintu-pintu perbatasan yang selama ini luput dari pengawasan formal.

Dalam arahannya, Deputi Nurdin menekankan bahwa pengelolaan perbatasan bukan hanya soal aspek pertahanan dan keamanan semata. Ia menyoroti perlunya pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang telah mengakar di masyarakat perbatasan.

“Pengelolaan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan yang telah berlangsung secara turun temurun,” tegas Nurdin.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya pendekatan humanis yang diusung BNPP. Keberadaan puluhan, bahkan ratusan, jalur tidak resmi di sepanjang perbatasan RI-Timor Leste selama ini menjadi ruang interaksi tradisional warga kedua negara. Survei ini bertujuan memetakan kembali titik-titik tersebut agar dapat dikelola secara lebih bijaksana—menjaga kedaulatan negara tanpa mengabaikan kebutuhan mobilitas sosial dan ekonomi penduduk lokal.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media ini di lapangan, wilayah Kabupaten Belu memang memiliki karakteristik geografis yang unik dengan banyaknya akses darat yang menghubungkan kedua negara tanpa pos pemeriksaan resmi. Pembiaran terhadap jalur-jalur tersebut berisiko dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, hingga pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, data hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penempatan personel, pembangunan pos pengamanan terpadu, atau bahkan penutupan serta pengalihan jalur bila diperlukan.

Aktivitas ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya sebagai gerbang fisik, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pertahanan terdepan. Dengan data yang mutakhir, diharapkan pengawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tim survei dijadwalkan menyusuri langsung medan perbatasan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi riil di permukaan tanah.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI optimistis mampu menghadirkan sistem pengelolaan batas wilayah negara yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di kawasan perbatasan. Hasil identifikasi titik perlintasan tidak resmi ini akan segera dilaporkan ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti secara lintas kementerian, memastikan setiap jengkal wilayah perbatasan Republik Indonesia tetap terjaga aman dan berdaulat.