BGN Tegaskan Komitmen Program Gizi Nasional Berjalan Transparan

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan program gizi nasional dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui kanal komunikasi lembaga, sebagai bentuk tindak lanjut atas perhatian masyarakat terhadap tata kelola program strategis pemerintah di bidang pangan dan gizi.

Dalam keterangannya, Tysa Novenny menyatakan bahwa BGN berkomitmen menyampaikan informasi secara berkala kepada publik menyangkut perkembangan, capaian, serta mekanisme pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan hajat hidup orang banyak tersebut. "Kami memastikan setiap tahapan program dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Tysa dalam pernyataan yang dikutip dari kanal resmi instansi.

Keterbukaan Informasi sebagai Dasar Kebijakan

Menurut Tysa, keterbukaan informasi bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. BGN, lanjutnya, membuka ruang komunikasi bagi masyarakat, akademisi, maupun pemangku kepentingan lain yang hendak memperoleh penjelasan mengenai program yang sedang dan akan dijalankan.

Ia menegaskan bahwa publikasi data dan perkembangan program dilakukan melalui saluran resmi milik BGN, termasuk media sosial instansi, agar informasi yang beredar di tengah masyarakat dapat dipastikan bersumber dari pihak yang berwenang. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah simpang siur informasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan penerima manfaat program.

"Setiap informasi resmi mengenai program gizi nasional kami sampaikan melalui kanal yang dapat diverifikasi. Masyarakat kami imbau merujuk pada sumber-sumber tersebut," tegas Tysa Novenny.

Sinergi Lintas Lembaga dalam Pelaksanaan Program

Dalam pernyataannya, Tysa juga menyinggung pentingnya sinergi antara BGN dan kementerian serta lembaga terkait. Menurutnya, pelaksanaan program gizi nasional bersifat multidimensi sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pemantauan di daerah. Rapat koordinasi secara berkala, ujarnya, terus dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.

Fokus pada Sasaran Penerima Manfaat

Tysa menekankan bahwa orientasi utama program gizi nasional adalah pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta anak dalam masa pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ketepatan sasaran menjadi perhatian serius BGN, termasuk dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat di berbagai wilayah.

"Ketepatan sasaran adalah kunci. Kami terus melakukan penyempurnaan agar program benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan," ujar Tysa. Ia menambahkan, evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sekaligus menjadi dasar perbaikan pada tahap berikutnya.

Lebih lanjut, Tysa mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya program. Partisipasi masyarakat, katanya, merupakan elemen penting dalam memastikan program berjalan sesuai koridor dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa. BGN, tegasnya, akan terus menyampaikan perkembangan terkini secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.