Bapanas Perluas Intervensi Pasar untuk Jaga Harga Beras Premium

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah cepat meredam gejolak harga beras premium dengan menggelar operasi pasar secara masif. Keputusan ini diambil menyusul fluktuasi pasokan yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam rapat koordinasi terbatas pada Kamis (20/6/2024) di Jakarta, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa intervensi langsung ke pasar tradisional dan ritel modern menjadi prioritas utama. “Kami memastikan setiap warga negara tetap dapat mengakses beras premium dengan harga yang wajar,” ujarnya. Penyaluran difokuskan di titik-titik yang mengalami lonjakan permintaan signifikan, terutama di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Strategi Distribusi dan Jangkauan Operasi

Intervensi pasar yang diperkuat ini tidak hanya mengandalkan operasi pasar murah, tetapi juga mengintegrasikan jaringan distribusi Perum Bulog hingga ke tingkat pedagang eceran. Berdasarkan data Bapanas, sebanyak 750 ton beras premium disalurkan setiap hari melalui 112 pasar induk dan 1.200 titik penjualan mitra. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih sangat memadai, mencapai 1,38 juta ton per 19 Juni 2024. “Kami siap menambah volume penyaluran hingga 1.000 ton per hari apabila diperlukan untuk meredam spekulasi harga,” kata Bayu dalam keterangan tertulisnya. Selain pasar fisik, platform dagang daring milik Bulog juga diaktifkan untuk memangkas rantai distribusi yang seringkali memicu kenaikan harga di tingkat konsumen akhir.

Penetapan Harga Acuan dan Pengawasan

Guna memastikan intervensi tepat sasaran, Bapanas bersama Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan harga eceran tertinggi (HET). Untuk beras premium, HET masih dipatok Rp13.900 per kilogram di zona I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Namun, di lapangan seringkali terjadi lonjakan hingga Rp16.000 per kilogram akibat permainan spekulan. “Kami mengerahkan satuan tugas pangan di 34 provinsi untuk memantau pergerakan harga harian. Bagi pedagang yang membandel, sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha menanti,” tegas Arief. Satuan tugas tersebut berkoordinasi dengan kepolisian dan dinas perdagangan setempat untuk menindak tegas praktik penimbunan. Dalam sepekan terakhir, setidaknya 10 gudang penyimpanan beras ilegal berhasil disegel di wilayah Karawang dan Bekasi.

Dampak terhadap Inflasi dan Daya Beli

Langkah Bapanas ini diyakini mampu menekan laju inflasi pangan yang sempat menyentuh 4,1 persen secara tahunan per Mei 2024. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, mengungkapkan bahwa intervensi serupa pada kuartal I 2024 berhasil menurunkan harga beras di tingkat konsumen hingga 12 persen dalam waktu tiga pekan. “Efek domino dari stabilnya harga beras premium akan terasa pada bahan pangan lain karena beras merupakan komponen utama penghitungan inflasi,” jelasnya. Perlindungan terhadap daya beli menjadi urgensi mengingat konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto. Untuk memastikan manfaat langsung, program beras premium bersubsidi bagi 2,1 juta keluarga penerima manfaat di kawasan perkotaan terus digulirkan bersamaan dengan operasi pasar reguler.

Sinergi Antarlembaga dan Rencana Jangka Panjang

Keberhasilan intervensi pasar sangat bergantung pada sinergi antara Bapanas, Kementerian Pertanian, Bulog, dan pemerintah daerah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi di Istana Negara menyatakan dukungan penuh berupa data real-time mengenai luas panen dan proyeksi produksi. “Dengan kolaborasi ini, kita bisa merancang kebutuhan intervensi secara presisi, bukan lagi bersifat reaktif,” ujarnya. Bapanas juga tengah menyiapkan peta jalan stabilisasi harga jangka menengah yang mencakup modernisasi sistem logistik pangan dan pengembangan resi gudang untuk komoditas beras. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, gejolak harga beras premium dapat diredam tanpa harus selalu bergantung pada operasi pasar berintensitas tinggi. Pleno antar fraksi di Komisi IV DPR RI pun telah menyetujui penambahan anggaran stabilisasi pangan sebesar Rp2,3 triliun dalam APBN Perubahan 2024, menandakan komitmen politik yang kuat terhadap ketahanan pangan nasional.