B50 Jadi Tonggak Kemandirian Energi, Rantai Pasok Jadi Sorotan

Jakarta, Apaberita — Rencana peluncuran bahan bakar biodiesel dengan campuran 50 persen minyak sawit (B50) dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pengamat dari Center for Energy and Security Studies (CESS) mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan rantai pasok bahan baku di dalam negeri.

Dalam diskusi terbatas yang digelar di Jakarta, Rabu (12/3), Kepala Divisi Riset CESS, Dr. Hendra Kusuma, menyebut bahwa implementasi B50 tidak boleh hanya dipandang sebagai lompatan teknologi semata. "Kita perlu memastikan bahwa pasokan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama bisa terpenuhi secara konsisten, tanpa mengganggu kebutuhan domestik lainnya, termasuk pangan dan ekspor," ujarnya.

Strategi Penguatan Kemandirian Energi

B50 diproyeksikan menjadi terobosan baru setelah kesuksesan program B30 yang telah berjalan sejak 2020. Peningkatan kadar campuran biodiesel dari 30 persen menjadi 50 persen diharapkan mampu menekan ketergantungan pada impor solar hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi solar nasional pada 2025 mencapai 42 juta kiloliter, dengan porsi impor yang masih dominan.

"B50 bukan sekadar soal substitusi energi fosil, melainkan bagian dari arsitektur kemandirian nasional yang lebih besar. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan biodiesel berbasis sawit dalam skala masif," kata Hendra. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan target net zero emission 2060 dan pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen dari sektor energi pada 2030.

Rantai Pasok dan Kesiapan Infrastruktur

Di tengah optimisme, CESS menyoroti sejumlah tantangan fundamental. Pertama, kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan melonjak hingga 16 juta ton per tahun, atau naik signifikan dari alokasi B30 yang hanya sekitar 8,5 juta ton. Hal ini berpotensi memunculkan persaingan dengan industri hilir sawit lain, seperti oleokimia dan pangan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas.

Kedua, infrastruktur logistik dan pengolahan masih belum merata. Saat ini, dari total 22 kilang biodiesel yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar berada di Sumatera dan Kalimantan. Sementara wilayah timur Indonesia masih bergantung pada distribusi yang panjang dan biaya tinggi. "Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah tujuan memiliki fasilitas penyimpanan dan pencampuran yang memadai, agar B50 tidak hanya dinikmati di Pulau Jawa," tegas Hendra.

Dorongan Kebijakan dan Insentif

Untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok, CESS merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, pemerintah harus memberikan insentif fiskal bagi badan usaha yang membangun pabrik pengolahan biodiesel baru di luar Pulau Jawa. Kedua, perlu ada regulasi yang menjamin harga CPO domestik tetap kompetitif melalui mekanisme domestic market obligation (DMO), tanpa mengurangi daya saing ekspor. Ketiga, pengawasan terhadap praktik kartel dan penimbunan harus diperketat agar spekulasi tidak menggerus stabilitas pasokan.

Dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (11/3), Menteri ESDM disebut telah meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghitung ulang proyeksi kebutuhan subsidi. Pasalnya, dengan komposisi B50, selisih harga antara solar dan biodiesel bisa melebar, sehingga beban dana sawit diprediksi naik hingga 30 persen. "Penyesuaian ini harus dikalkulasi dengan matang supaya tidak memberatkan APBN, sekaligus memberikan kepastian bagi produsen," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Dengan berbagai dinamika tersebut, Hendra menegaskan bahwa B50 adalah keniscayaan yang harus dijemput dengan perencanaan matang. "Jangan sampai kita terlena oleh capaian-capaian jangka pendek, lalu mengabaikan fondasi rantai pasok yang kokoh. Tanpa itu, impian kemandirian energi hanya akan menjadi wacana di atas kertas," pungkasnya.

Pemerintah sendiri menargetkan uji coba B50 tahap awal pada kuartal ketiga tahun 2026, dengan melibatkan PT Pertamina (Persero) sebagai distributor utama. Sejumlah pabrikan kendaraan juga telah diminta untuk menyesuaikan spesifikasi mesin agar kompatibel dengan campuran biodiesel lebih tinggi. Keputusan ini diharapkan segera disahkan melalui Peraturan Presiden yang akan ditetapkan sebelum akhir tahun berjalan.

Baca juga:

• IHSG Bergerak Dua Arah, Berakhir Melemah 2,3 Poin
• Haaland: Piala Dunia 2026 Jadi Momen Transformatif