Anggota DPR Nilai Penanganan Karhutla Kalimantan Barat Maksimal, Anggaran Perlu Ditingkatkan

JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menegaskan bahwa upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut telah berjalan secara maksimal. Kendati demikian, ia menyatakan bahwa peningkatan alokasi anggaran serta pengadaan peralatan operasional masih menjadi kebutuhan mendesak demi efektivitas penanganan karhutla pada masa mendatang.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Daniel Johan menjelaskan bahwa sinergi antara aparat TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, personel Manggala Agni, serta masyarakat setempat telah menghasilkan respons pemadaman yang tergolong cepat dan terarah.

“Upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Barat sudah berjalan maksimal. Para petugas lapangan telah bekerja dengan penuh pengabdian, termasuk dalam kondisi medan yang sangat berat dan akses menuju lokasi kejadian yang sulit,” ujar Daniel Johan dalam rapat tersebut.

Kerja Ekstra Diminta Tetap Berlanjut

Meskipun menilai kinerja pemadaman telah optimal, Daniel Johan meminta seluruh unsur pelaksana tidak mengurangi intensitas kerja. Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menuntut kewaspadaan tinggi, sehingga kerja ekstra dari seluruh jajaran penanggulangan bencana harus terus dijalankan tanpa jeda.

“Kita tidak boleh lengah. Musim kering dapat berlangsung lebih lama dari perkiraan. Oleh karena itu, saya meminta seluruh personel tetap melakukan kerja ekstra dan meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan kebakaran,” ujarnya.

Selain itu, ia menyatakan pentingnya penguatan sistem deteksi dini melalui pos pemantauan serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh agar titik-titik panas dapat teridentifikasi lebih cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

Anggaran dan Peralatan Jadi Catatan Utama

Dalam paparannya, Daniel Johan menyoroti keterbatasan anggaran dan peralatan sebagai persoalan mendasar yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, ketersediaan alat berat, helikopter pemadam, serta perangkat water bombing masih belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh wilayah rawan kebakaran di Kalimantan Barat.

“Saya menilai upaya pemadaman sudah maksimal, namun anggaran dan peralatan perlu ditingkatkan supaya penanganannya lebih efektif lagi. Tanpa dukungan peralatan yang cukup, petugas akan kesulitan menjangkau lokasi kebakaran yang berada jauh dari permukiman,” katanya.

Ia berharap alokasi belanja penanggulangan bencana dapat ditetapkan lebih besar dalam pembahasan anggaran periode berikutnya, termasuk penyediaan dana insentif bagi petugas lapangan serta biaya operasional pemeliharaan peralatan pemadam.

Tindak Lanjut Berbasis Ketentuan Perundang-Undangan

Selanjutnya, Daniel Johan mendorong penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga efek jera benar-benar dirasakan oleh para pelaku.

“Pencegahan saja tidak akan cukup apabila tidak disertai penegakan hukum. Setiap pelaku pembakaran lahan harus ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran terbuka serta mendorong penerapan cara pengolahan lahan tanpa api sebagai bagian dari upaya pencegahan jangka panjang.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah keputusan tindak lanjut, antara lain percepatan distribusi logistik pemadaman, penambahan jumlah personel gabungan di titik-titik rawan, serta penyusunan peta prioritas wilayah berisiko tinggi. Seluruh hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Daniel Johan berharap seluruh rekomendasi dapat segera diwujudkan agar dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat dapat ditekan seminimal mungkin.