Akhmad Wiyagus, Perwira Tinggi Polri Kini Jabat Wamendagri

Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Akhmad Wiyagus resmi mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam susunan Kabinet Merah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 18 November 2024, menandai transisi seorang perwira tinggi bintang tiga dari dunia penegakan hukum ke jalur pemerintahan sipil.

Pelantikan ini menjadi salah satu dari rangkaian pengisian pos wakil menteri yang dikejar waktu untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Presiden Prabowo, dalam sambutannya, menekankan bahwa kehadiran Wamendagri bukan semata penambah struktur, melainkan ujung tombak percepatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Saya minta Saudara Akhmad Wiyagus segera beradaptasi dan memastikan setiap kebijakan Kemendagri menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di 38 provinsi," ujar Presiden usai memimpin upacara.

Pelantikan yang Dihadiri Pimpinan Lembaga Tinggi

Upacara khidmat itu dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah, Panglima TNI, Kapolri, serta para ketua fraksi DPR RI. Hadir pula Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang turut menyaksikan rekannya sesama purnawirawan Polri diambil sumpah. Moment ini juga disaksikan oleh keluarga besar Akhmad Wiyagus, termasuk istri dan anaknya yang duduk di barisan tamu VVIP.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari yang sama, Akhmad Wiyagus dilantik bersama enam wakil menteri lainnya. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya dibiarkan kosong selama beberapa pekan pasca-reshuffle. "Ini hari yang membahagiakan sekaligus menantang," ujar Akhmad Wiyagus singkat seusai acara, sembari menyalami para kolega.

Karier Cemerlang di Tubuh Polri

Akhmad Wiyagus bukan nama baru di lingkaran elite Polri. Ia menapaki jenjang kepangkatan dengan reputasi sebagai perwira yang cakap di bidang komunikasi publik dan pembinaan masyarakat. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 ini mengawali kariernya sebagai perwira pertama di satuan reserse di Polda Metro Jaya. Selama tiga dekade lebih, ia bertugas di berbagai pos strategis, mulai dari Kapolres di sejumlah daerah, Direktur di Bareskrim Polri, hingga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Puncak kariernya di Polri terpatri ketika ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri pada tahun 2020-2022. Di era pandemi COVID-19, Akhmad Wiyagus menjadi corong resmi institusi dalam mengelola arus informasi yang masif. Gaya komunikasinya yang tenang dan terukur kerap dipuji kolega dan awak media. Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Kapolda Jawa Barat, posisi yang menjadi batu loncatan terakhirnya sebelum memasuki masa pensiun. Di Jabar, ia berhasil mengawal sejumlah agenda besar, termasuk pengamanan KTT G20 di Bali yang melibatkan logistik dari wilayahnya.

Jejak pendidikannya juga mencerminkan dedikasi tinggi terhadap profesionalisme. Selain lulusan Akpol, ia juga menyelesaikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri serta sejumlah pendidikan militer dalam negeri dan luar negeri. Rekam akademis ini diyakini menjadi modal penting saat ia kini harus mengoordinasikan ribuan birokrat di Kemendagri.

Tugas Strategis di Kemendagri

Masuknya Akhmad Wiyagus ke Kemendagri bukanlah langkah tanpa perhitungan. Presiden Prabowo, menurut sumber di lingkaran Istana, ingin memperkuat sisi pengelolaan pemerintahan daerah dengan figur yang paham dinamika keamanan dan komunikasi publik. Pasca-pemekaran Papua yang menambah jumlah daerah otonomi baru, Kemendagri memikul beban berat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan bebas dari konflik.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyambut positif penunjukan ini. "Pak Akhmad memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan masyarakat (Binmas) dan penanganan konflik sosial. Ini akan sangat membantu saya dalam memperkuat kapasitas aparatur sipil negara di daerah, terutama dalam deteksi dini potensi gangguan," ujar Tito. Keduanya sama-sama berlatar belakang Polri, sehingga pola pikir operasional dan koordinasi teknis diharapkan berjalan mulus.

Salah satu agenda prioritas yang langsung menanti adalah percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kemendagri mengawal ribuan pemerintah daerah agar belanja mereka tepat sasaran dan tidak tersendat birokrasi. Akhmad Wiyagus, dengan pengalaman memimpin satuan di lapangan, diharapkan mampu menerapkan mekanisme monitoring yang disiplin namun fleksibel.

Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2024—yang dalam beberapa bulan lagi masih berproses di berbagai daerah—menjadi pekerjaan rumah tak tertunda. Akhmad Wiyagus akan mendampingi Mendagri dalam memastikan seluruh jajaran pemda tidak terlibat politik praktis. "Saya akan mengedepankan prinsip-prinsip yang saya pegang selama di Polri: disiplin, loyalitas, dan netralitas," tegasnya dalam pernyataan resmi pertama sebagai Wamendagri.

Respons Publik dan Harapan

Penunjukan mantan perwira tinggi Polri sebagai wakil menteri memantik diskursus di ruang publik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti potensi militerisasi birokrasi, namun mayoritas pengamat menilai rekam jejak Akhmad Wiyagus justru menunjukkan pendekatan humanis. "Beliau ini bukan tipe yang mengedepankan pendekatan represif. Di Kadiv Humas, ia dikenal membuka akses informasi seluas-luasnya," kata Indra Dewanto, peneliti dari Lembaga Studi Kepolisian.

Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan dukungannya. "Kami percaya pengalaman beliau akan memperkuat Kemendagri dalam mengawal stabilitas daerah," ujarnya dalam rapat konsultasi tertutup di Kompleks Parlemen. Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Cornelis, mengingatkan agar Wamendagri baru tidak menjadi sekadar penghias struktur. "Kami akan terus mengawasi, karena Kemendagri adalah mitra strategis Komisi II dalam pengawasan pemda," tegasnya.

Dengan jam terbang puluhan tahun di institusi yang mengutamakan hierarki dan kecepatan respons, Akhmad Wiyagus kini memasuki lanskap baru yang lebih banyak melibatkan lobi politik dan sinkronisasi regulasi. Apakah mantan Kapolda Jabar ini mampu beradaptasi? Waktu akan membuktikan. Yang jelas, pelantikannya menjadi babak baru perjalanan seorang perwira yang mendedikasikan hidupnya untuk negeri, dari medan penegakan hukum ke garda pengelolaan pemerintahan dalam negeri.

Baca juga:

• Menanti Aang Kembali: Geliat Penggemar Jelang 25 Juli
• Babat Norwegia, Inggris Lengkapi Daftar Semifinalis Piala Dunia 2026