350 Peserta Lolos Seleksi Ketat Taruna Akpol 2026

Jakarta — Sebanyak 350 peserta dinyatakan lolos dalam seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Pengumuman resmi disampaikan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri pada Minggu, 27 Juli 2026, di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Dari total tersebut, 320 orang merupakan calon taruna dan 30 orang calon taruni yang berhasil menembus seluruh rangkaian ujian.

Kepala SSDM Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andhika Prasetya, menyatakan bahwa seleksi tahun ini mencatatkan sejarah baru dalam metode pengujian. "Untuk pertama kalinya, kami menerapkan sistem ujian berbasis komputer dengan standar soal setara olimpiade nasional. Keputusan ini diambil guna menjaring individu dengan kapasitas intelektual unggul," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar usai rapat pleno kelulusan.

Tahapan Seleksi Berlapis dan Kompetitif

Proses seleksi yang berlangsung sejak April hingga Juli 2026 melibatkan sejumlah tahapan ketat. Dimulai dari pemeriksaan administrasi, ribuan pendaftar disaring menjadi beberapa ribu peserta yang berhak mengikuti ujian akademik. Pada tahap inilah standar olimpiade diterapkan. Materi ujian mencakup Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum, dan Wawasan Kebangsaan yang seluruhnya dikerjakan dalam platform digital terpadu.

Komjen Andhika menjelaskan bahwa tingkat kesulitan soal sengaja dinaikkan untuk mengidentifikasi calon-calon dengan daya analisis tajam. "Kami tidak hanya mencari mereka yang hafal, melainkan yang mampu berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan kompleks dalam tekanan waktu. Standar olimpiade adalah tolok ukur yang tepat untuk itu," tegasnya.

Setelah lolos ujian akademik, para peserta melanjutkan ke tes psikologi, tes kesehatan dan kebugaran jasmani, serta wawancara mendalam. Setiap tahapan menerapkan sistem gugur. Hanya mereka yang konsisten menunjukkan performa terbaik di semua aspek yang dapat mencapai garis akhir seleksi.

Profil Peserta dan Representasi Daerah

Dari 350 peserta yang dinyatakan lulus, SSDM Polri mencatat distribusi asal daerah yang cukup merata. Pulau Jawa menyumbang proporsi terbesar, namun keterwakilan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga signifikan. Komjen Andhika menyebutkan bahwa hal ini merupakan wujud nyata dari kebijakan afirmatif Polri untuk menjaring putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Indonesia.

"Kami ingin Akpol benar-benar menjadi miniatur Indonesia. Keberagaman latar belakang daerah, budaya, dan pengalaman hidup akan memperkaya perspektif para taruna dalam memahami dinamika masyarakat yang akan mereka layani kelak," paparnya.

Terkait komposisi gender, 30 calon taruni yang lolos mewakili peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 24 orang. Meskipun angka ini masih jauh dari proporsi ideal, SSDM Polri menegaskan bahwa tidak ada pembedaan standar seleksi. "Semua peserta, laki-laki maupun perempuan, menghadapi soal dan penilaian yang sama persis. Tidak ada kuota khusus gender," kata Komjen Andhika menambahkan.

Inovasi Teknologi dalam Proses Seleksi

Sistem ujian berbasis komputer yang diterapkan pada seleksi Akpol 2026 merupakan bagian dari transformasi digital di lingkungan Polri. Platform yang dikembangkan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dilengkapi dengan fitur keamanan berlapis, termasuk verifikasi biometrik dan pengacakan soal secara real-time. Setiap peserta menerima paket soal berbeda sehingga meminimalkan potensi kecurangan.

"Teknologi ini memungkinkan kami memproses hasil ujian secara instan dan akurat. Transparansi menjadi kunci. Peserta dapat langsung mengetahui skor mereka begitu ujian selesai," jelas Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan SSDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Ratna Dewi, saat memberikan pemaparan teknis.

Lebih lanjut, Brigjen Ratna mengungkapkan bahwa soal-soal berstandar olimpiade disusun oleh tim ahli yang terdiri dari dosen, praktisi pendidikan, dan personel Polri dengan latar belakang akademik kuat. "Kami melibatkan pakar dari berbagai universitas negeri ternama untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen ujian," ucapnya.

Kesiapan Pendidikan dan Pelantikan

Para peserta yang dinyatakan lolos akan segera menjalani masa orientasi sebelum memulai pendidikan di Kampus Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh SSDM Polri, pelantikan resmi sebagai Taruna Akpol Tingkat I akan dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Haryono, M.Si., menyatakan bahwa kurikulum Akpol telah diperbaharui untuk menjawab tantangan kepolisian modern.

"Selama empat tahun ke depan, para taruna akan dibekali ilmu kepolisian, hukum, kepemimpinan, teknologi informasi, serta kemampuan bahasa asing. Kami juga mengintegrasikan pelatihan siber dan forensik digital sebagai mata kuliah wajib," tutur Kalemdiklat dalam kesempatan terpisah.

Penekanan pada aspek akademik yang telah diuji melalui standar olimpiade akan berlanjut selama masa pendidikan. Para taruna diharapkan tidak hanya mahir di lapangan, tetapi juga memiliki fondasi keilmuan yang kokoh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di masa depan.

Respons dan Harapan Publik

Pengumuman kelulusan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sulistyowati, MA, menilai bahwa peningkatan standar seleksi melalui tes berlevel olimpiade merupakan langkah progresif. "Ini menunjukkan bahwa Polri serius membangun sumber daya manusia yang kompetitif secara global. Di era yang semakin kompleks, polisi tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik," komentarnya.

Sementara itu, SSDM Polri mengimbau seluruh peserta yang lolos untuk segera melengkapi berkas pemberkasan dan mengikuti arahan panitia seleksi. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Polri. Masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Polri dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Proses ini bersih dan transparan. Tidak ada celah untuk praktik koruptif. Jika ada yang mencoba, kami pastikan akan ditindak tegas," pungkas Komjen Andhika menutup keterangan persnya.