10 Provinsi Catat Angka PHK Tertinggi, DKI Jakarta Teratas

Kementerian Ketenagakerjaan merilis infografis terbaru yang memetakan sepuluh provinsi dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi sepanjang semester pertama tahun 2025. Data tersebut dihimpun dari laporan wajib perusahaan ke dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia per 30 Juni 2025, mencakup sektor formal dan manufaktur yang paling terdampak tekanan ekonomi global.

Infografis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu menunjukkan bahwa secara nasional jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 187.432 orang, naik 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total tersebut, lebih dari 62 persen terkonsentrasi di sepuluh provinsi yang menjadi sorotan utama.

DKI Jakarta dan Jawa Barat Pimpin Daftar

Provinsi DKI Jakarta menempati posisi puncak dengan catatan PHK sebanyak 38.512 pekerja. Angka ini melonjak 31 persen secara tahunan, terutama didorong oleh restrukturisasi besar-besaran di sektor tekstil, garmen, dan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa sebagian besar PHK terjadi pada perusahaan dengan orientasi ekspor yang terdampak pelemahan permintaan global.

Di urutan kedua, Jawa Barat mencatatkan 31.250 PHK. Kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta menjadi episentrum pemutusan kerja di sektor otomotif dan elektronik. “Penurunan pesanan dari Eropa dan Amerika Serikat membuat pabrik-pabrik besar terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga efisiensi tenaga kerja,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kemarin.

Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ketiga dengan 23.840 PHK, diikuti Jawa Timur dengan 19.675 PHK. Dominasi Pulau Jawa dalam daftar ini menegaskan bahwa kawasan industri utama Indonesia tetap paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro. Sementara itu, Banten menempati posisi kelima dengan 15.430 PHK, sebagian besar berasal dari kawasan industri Cikande dan sekitar Tangerang yang banyak dihuni pabrik alas kaki dan komponen otomotif.

Provinsi Luar Jawa Juga Terdampak

Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan PHK tertinggi, yaitu 12.875 pekerja. Sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit menjadi penyumbang utama, menyusul penurunan harga komoditas dan peralihan ke mekanisasi. Kepulauan Riau mencatatkan 9.410 PHK, terutama dari industri galangan kapal dan elektronik di Batam yang menghadapi persaingan ketat dari Vietnam dan India. Provinsi Kalimantan Timur, yang sangat bergantung pada sektor pertambangan dan energi, melaporkan 8.345 PHK akibat efisiensi di perusahaan batubara dan kontraktor migas.

Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan melengkapi daftar sepuluh besar, masing-masing dengan 7.120 PHK dan 6.895 PHK. Di Sulawesi Selatan, PHK terkonsentrasi di industri pengolahan nikel dan perdagangan, sedangkan Sumatera Selatan menghadapi kontraksi di sektor pertambangan batubara dan pengolahan karet. Secara umum, provinsi-provinsi dengan basis ekspor komoditas primer mengalami tekanan terbesar.

Pemerintah Siapkan Langkah Responsif

Merespons data tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen untuk meredam gelombang PHK dan melindungi pekerja. “Kami menindaklanjuti temuan ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, termasuk pelatihan vokasi dan akses informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nasional,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dengan kepala dinas se-Indonesia pada Senin (20/7/2025).

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang merumuskan insentif fiskal bagi industri padat karya yang mempertahankan jumlah tenaga kerjanya selama masa krisis. Kebijakan ini akan dibahas dalam sidang kabinet terbatas pekan depan. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi diminta mempercepat pelaksanaan program padat karya dan memperluas penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja terdampak PHK yang ingin beralih ke sektor informal.

Meski angka PHK nasional menunjukkan tren peningkatan, pemerintah optimistis bahwa transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan digitalisasi akan menciptakan lapangan kerja baru dalam jangka menengah. Data infografis ini, menurut Ida, menjadi dasar untuk memprioritaskan intervensi di provinsi dengan beban PHK tertinggi agar pemulihan pasar tenaga kerja berjalan lebih merata dan terarah.