Zulhas Dorong Kementerian Lain Percepat Aturan Perdagangan Karbon

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka meminta seluruh kementerian dan sektor terkait untuk segera menyusun regulasi operasional mengenai perdagangan karbon. Desakan ini ia lontarkan menyusul langkah sigap Kementerian Kehutanan yang telah lebih dulu merampungkan aturan teknis nilai ekonomi karbon. Dalam sebuah acara persetujuan penerbitan unit karbon di lingkungan Kementerian Kehutanan, Senin (6/7/2026), Zulkifli Hasan menilai sektor kehutanan menjadi institusi paling progresif dalam menerjemahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi operasional yang diterbitkan Kementerian Kehutanan itu kini menjadi patokan bagi kementerian lain untuk segera mengejar ketertinggalan.

Apresiasi untuk Gerak Cepat Kementerian Kehutanan

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, tidak menyembunyikan rasa terima kasihnya. Ia menekankan bahwa kecepatan Kementerian Kehutanan dalam mengeksekusi beleid tersebut patut menjadi contoh. Tanpa regulasi teknis yang jelas, implementasi perdagangan karbon di tingkat lapangan berpotensi terhambat.

"Saya sungguh terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dalam regulasi operasionalnya," ujar Zulhas di hadapan para peserta acara.

Regulasi yang telah disetujui itu mencakup skema penerbitan unit karbon melalui mekanisme Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK). Skema ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola karbon nasional yang transparan. Dengan adanya aturan ini, Kementerian Kehutanan kini telah memiliki instrumen hukum yang solid untuk memulai transaksi dan pencatatan karbon. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan di sektor lain tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, sinergi antar kementerian sangat krusial agar target penurunan emisi nasional dapat tercapai sesuai peta jalan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap langkah serupa segera diikuti oleh kementerian teknis lain yang memiliki kewenangan di bidang sumber daya alam dan energi. Laporan ini diterima oleh tim Apaberita.com yang terus memantau perkembangan kebijakan ekonomi hijau di Tanah Air.