Yusril Ihza Mahendra Jawab Wartawan di Kantor Kemenko Kumham Imipas

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di kantornya. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bagian dari rutinitas komunikasi publik yang dijalankan kementerian koordinator yang dipimpinnya dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di sektor hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, serta pemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Yusril Ihza Mahendra tampil menghadapi pertanyaan jurnalis yang mencakup berbagai isu aktual di lingkup tugas kementerian koordinator. Sesi tanya jawab berlangsung di ruang kerja Menko Kumham Imipas, tempat sejumlah awak media telah menunggu sejak sebelum kegiatan dimulai. Ia menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan secara bergantian oleh para wartawan dari berbagai media nasional.

Peran Kemenko Kumham Imipas dalam Koordinasi Kebijakan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kementerian koordinator yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Presiden yang menetapkan susunan organisasi kementerian koordinator tersebut, Menko Kumham Imipas bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian serta lembaga terkait.

Dalam kedudukannya sebagai menteri koordinator, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menyelaraskan kebijakan antarinstansi di bawah koordinasinya. Ia menyatakan bahwa koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Pernyataan itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan kementerian koordinator yang dipimpinnya.

"Kementerian koordinator ini bertugas memastikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah," menegaskan Yusril Ihza Mahendra di hadapan wartawan di kantornya.

Komunikasi Publik sebagai Bagian Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan jumpa pers yang berlangsung di kantor Menko Kumham Imipas tersebut merupakan bagian dari upaya keterbukaan informasi publik yang dijalankan pemerintah. Melalui sesi tanya jawab tersebut, sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat dapat diklarifikasi langsung oleh pejabat yang berwenang. Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan secara langsung tanpa perantara, sesuai dengan mekanisme komunikasi publik yang berlaku di lingkungan kementerian koordinator.

Dalam sesi tersebut, para jurnalis mengajukan pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian koordinator. Menko Kumham Imipas menanggapi setiap pertanyaan dengan penjelasan yang disertai rujukan pada dasar hukum dan ketentuan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus berpijak pada peraturan perundang-undangan serta keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

Selain menjawab pertanyaan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti berbagai arahan Presiden. Ia menyebut bahwa rapat koordinasi dan rapat pleno di lingkungan kementerian koordinator digelar secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan keterangannya, hasil rapat tersebut menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun langkah-langkah berikutnya.

Penekanan pada Kepatuhan terhadap Peraturan

Dalam keterangannya kepada wartawan, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya kepatuhan seluruh jajaran terhadap peraturan perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil di lingkungan kementerian koordinator harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa fungsi koordinasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung tanggung jawab konstitusional.

"Setiap langkah yang kami ambil harus mengacu pada dasar hukum yang jelas. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar," menyatakan Yusril Ihza Mahendra di kantornya.

Menko Kumham Imipas juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan mitra kerja di lembaga legislatif dan lembaga negara lainnya terus dijaga. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan memerlukan dialog yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan agar setiap kebijakan yang disahkan dapat diterima dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

Di akhir sesi, Yusril Ihza Mahendra mengimbau agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan pemerintah di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa keterangan resmi dari kementerian koordinator menjadi rujukan utama dalam memahami arah kebijakan yang tengah dijalankan. Kegiatan itu ditutup tanpa pernyataan tambahan di luar materi yang telah disampaikan kepada para wartawan yang hadir di kantor Menko Kumham Imipas.