Wayan Koster Bantah Menghambat Program Makan Bergizi Gratis

Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali. Bantahan tersebut disampaikan Koster dalam keterangan resminya di Denpasar sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut pemerintah daerah enggan mendukung program prioritas nasional tersebut. Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen penuh untuk menyukseskan program yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut, termasuk menyiapkan seluruh perangkat daerah terkait agar turut serta dalam pelaksanaannya.

Dalam pernyataannya, Koster menilai tudingan tersebut tidak berdasar karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyatakan bahwa sejak program MBG digulirkan, jajaran pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, identifikasi lokasi dapur sehat, hingga koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Menurut Koster, dukungan daerah terhadap program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di Bali.

Penegasan Dukungan Penuh terhadap Program Nasional

Koster menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait. Ia menambahkan bahwa dukungan daerah diwujudkan dalam bentuk penyediaan data sasaran penerima manfaat, fasilitasi dapur umum, serta pendampingan pelaksanaan di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Menurut dia, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari keputusan bersama untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak pernah menghambat program Makan Bergizi Gratis. Justru sebaliknya, Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh dan siap melaksanakan program ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Koster dalam keterangan resminya.

Koster menjelaskan bahwa dukungan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis. Pemerintah provinsi, kata dia, telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar berkoordinasi dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di masing-masing wilayah. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan data penerima manfaat yang mengacu pada basis data kependudukan serta didampingi oleh tenaga gizi setempat di setiap kabupaten dan kota.

Kesiapan Daerah dalam Pendataan dan Distribusi

Dalam pelaksanaannya, pendataan calon penerima manfaat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat provinsi. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi oleh instansi terkait sebelum ditetapkan sebagai sasaran program. Koster menegaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Ia juga meminta seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk tudingan yang menyebut daerah menghambat program.

Jaminan Kualitas dan Keamanan Pangan

Di sisi lain, Koster menekankan pentingnya jaminan kualitas dan keamanan pangan dalam setiap menu yang disajikan melalui program MBG. Ia menyatakan bahwa penyediaan makanan harus mengutamakan bahan pangan lokal sehingga berdampak positif bagi petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali. Menurut Koster, keterlibatan bahan pangan daerah dalam program tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah provinsi, lanjutnya, akan mendampingi proses pengadaan agar menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas yang ditetapkan.

Komitmen Keberlanjutan Program

Koster juga menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap program MBG bersifat berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi berkala bersama Badan Gizi Nasional serta kementerian terkait guna memastikan program berjalan efektif. Evaluasi tersebut, kata dia, mencakup aspek ketersediaan bahan pangan, kelancaran distribusi, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Menutup keterangannya, Koster mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk bersama-sama mengawal program nasional ini secara konstruktif. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan tetap terbuka, tetapi harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan.