Kemenpar Alokasikan Sebagian Lahan Kampus Pariwisata Bandung untuk Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil Kemenpar dalam Rapat Koordinasi internal yang menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar seluruh kementerian turut berkontribusi pada program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut.

Kemenpar, dalam keterangan resminya yang diterima Apaberita, menegaskan bahwa sebagian aset lahan milik Poltekpar NHI Bandung akan disisihkan tanpa mengganggu kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang selama ini berjalan. Lokasi kampus di Dayeuhkolot dinilai strategis karena berada di wilayah penyangga Bandung Raya serta memiliki akses yang mudah dijangkau masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Komitmen terhadap Program Prioritas Pemerintah

Keputusan mengalokasikan lahan kampus ini merupakan wujud komitmen Kemenpar dalam mendukung agenda prioritas nasional di bidang pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, dengan pembiayaan yang ditanggung negara mulai dari jenjang dasar hingga menengah, termasuk kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal bagi para siswa.

“Kami menyatakan dukungan penuh dan siap menyediakan sebagian lahan Kampus Poltekpar NHI Bandung untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat,” demikian pernyataan resmi Kemenpar dalam rilis yang disampaikan kepada wartawan di Bandung.

Kemenpar juga menyatakan bahwa dukungan serupa terbuka untuk diperluas ke aset-aset lain yang dikelola kementerian, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama satuan kerja. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga turut memikul tanggung jawab sosial di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak Lanjut melalui Rapat Koordinasi

Sebagai tindak lanjut, Kemenpar telah menggelar Rapat Koordinasi bersama pimpinan Poltekpar NHI Bandung untuk membahas mekanisme penyerahan dan batas-batas lahan yang akan digunakan. Dalam rapat tersebut dibahas pula aspek teknis, seperti luas area yang dialokasikan, status aset, serta rencana pembangunan gedung sekolah yang menyesuaikan tata ruang kampus yang berlaku.

Hasil Rapat Koordinasi tersebut, menurut Kemenpar, akan diserahkan kepada kementerian yang membidangi program Sekolah Rakyat agar proses perencanaan dan pembangunan dapat segera berjalan. Koordinasi lintas kementerian ini dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sekaligus mempercepat proses perizinan dan penyusunan desain bangunan.

“Kami menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengamanan aset negara dan kepastian hukum atas penggunaan lahan,” demikian penegasan Kemenpar dalam keterangan tertulisnya.

Kemenpar menambahkan bahwa mahasiswa dan tenaga pendidik Poltekpar NHI Bandung tidak akan terdampak oleh alokasi lahan tersebut. Kegiatan perkuliahan, praktik, dan pelatihan kepariwisataan tetap berjalan normal di area yang tidak termasuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Harapan bagi Perluasan Akses Pendidikan

Langkah Kemenpar ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat, mengingat kebutuhan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera masih sangat tinggi di wilayah tersebut. Kehadiran sekolah baru di kawasan Dayeuhkolot dinilai mampu memperluas akses pendidikan berkualitas tanpa membebani biaya orang tua siswa.

Dalam jangka panjang, keberadaan Sekolah Rakyat di lingkungan kampus pariwisata juga membuka peluang kolaborasi, seperti pengenalan keterampilan dasar kepariwisataan bagi para siswa. Namun, Kemenpar belum merinci bentuk kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa perencanaan lebih lanjut akan dibahas setelah pembangunan fisik dimulai.

Sementara itu, masyarakat sekitar Dayeuhkolot menyambut positif rencana tersebut. Sejumlah warga menyatakan bahwa keberadaan sekolah baru akan mendekatkan layanan pendidikan bagi anak-anak di desa dan kecamatan sekitar yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk bersekolah.

Kemenpar memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari penyiapan lahan hingga proses penyerahan aset, akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala agar pembangunan Sekolah Rakyat berjalan lancar dan tepat waktu.

Dengan dukungan lahan ini, Kemenpar menegaskan kembali komitmennya untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia nasional, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memeratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.