Wapres Gibran Tinjau Penanganan Karhutla di Tiga Provinsi Kalimantan

Apaberita.com, KALIMANTAN — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan operasional tim gabungan di lapangan serta mempercepat penanggulangan titik api yang berpotensi meluas.

Kunjungan kerja maraton ini menyasar titik-titik rawan bencana kebakaran, pangkalan operasi satgas udara, hingga posko komando terpadu. Dalam agenda tersebut, Wapres menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dampak kabut asap tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian regional.

Kronologi Rangkaian Peninjauan di Lapangan

Peninjauan dilakukan secara terpadu untuk mengevaluasi kesiapan personel dan armada pemadam kebakaran di zona-zona kritis. Berikut adalah rangkaian agenda peninjauan yang dilakukan:

1. Pengecekan Posko Siaga Karhutla: Wapres mengawali kunjungan dengan meninjau posko pemantauan titik panas (hotspot) dan koordinasi sistem peringatan dini bersama jajaran BPBD setempat.
2. Inspeksi Armada Water Bombing dan TMC: Rombongan melanjutkan tinjauan ke pangkalan udara untuk memeriksa armada helikopter water bombing serta kesiapan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna memicu hujan buatan.
3. Pemberian Arahan kepada Pasukan Gabungan: Wapres menemui langsung regu Manggala Agni, prajurit TNI, dan anggota Polri yang bertugas memadamkan api di garis depan pada area lahan gambut.

"Penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat responsif saat api sudah membesar. Mitigasi pencegahan sejak dini, deteksi titik panas secara real-time, serta kesiapan logistik di daerah gambut harus menjadi prioritas utama," tegas Wapres Gibran dalam arahannya kepada jajaran satgas.

Fokus Utama: Mitigasi Lahan Gambut dan Penegakan Hukum

Karakteristik lahan gambut di Kalimantan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi perhatian khusus. Pemerintah terus mengintensifkan pembasahan kembali lahan gambut (rewetting) serta mengoptimalkan sekat kanal demi menjaga kelembapan tanah.

Selain langkah teknis pemadaman, pengawasan ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan tanpa izin turut diperkuat. Beberapa instruksi strategis yang ditegaskan dalam kunjungan ini meliputi:

• Optimalisasi Patroli Darat dan Udara: Peningkatan intensitas patroli di kawasan konservasi dan perkebunan yang rawan terbakar.
• Pemanfaatan Teknologi Satelit: Pemantauan data spasial secara akurat untuk memetakan arah sebaran asap dan kecepatan pergerakan titik api.
• Pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA): Pemberdayaan warga lokal sebagai garda pertama deteksi dini dan edukasi larangan membuka lahan dengan cara membakar.
• Tindakan Hukum Tegas: Pemberian sanksi tanpa kompromi kepada pihak korporasi maupun individu yang terbukti sengaja memicu kebakaran hutan.

Melalui evaluasi komprehensif di tiga provinsi Kalimantan ini, pemerintah menargetkan pengendalian karhutla dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan kerugian ekologis, serta mencegah terulangnya krisis kabut asap lintas batas.