Wamensos Tekankan Akurasi Dapodik bagi Keberhasilan Sekolah Rakyat

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Penutupan Pelatihan Pengelolaan Sistem Dapodik bagi Operator Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (10/10/2026). Menurut Agus Jabo, Dapodik tidak dapat dipandang semata sebagai pekerjaan administratif, melainkan sebagai fondasi tata kelola pendidikan yang menopang program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

"Dapodik bukan hanya urusan data, tetapi Dapodik adalah kunci," tegas Agus Jabo di hadapan para peserta pelatihan.

Pelatihan tersebut diikuti oleh operator Sekolah Rakyat dari berbagai daerah dan dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis dalam pengelolaan data pendidikan. Penutupan kegiatan itu menandai berakhirnya rangkaian pembekalan yang menekankan pentingnya disiplin pencatatan dan pemutakhiran data secara berkala.

Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia menyatakan bahwa masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Kondisi itu, menurutnya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi terstruktur dan berkelanjutan.

"Data yang salah menyebabkan apa yang kita programkan, apa yang kita kerjakan, tidak tepat sasaran," ujar Wamensos.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketepatan sasaran penerima manfaat bergantung pada kualitas data yang dihimpun sejak tingkat satuan pendidikan. Kesalahan pencatatan berpotensi menimbulkan duplikasi, kekosongan penerima, maupun penggunaan anggaran yang tidak efisien.

DTSEN dan Upaya Penyatuan Data Lintas Sektor

Dalam arahannya, Agus Jabo menyoroti persoalan fragmentasi data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Fragmentasi tersebut, menurutnya, menyebabkan program pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah menindaklanjuti persoalan itu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni upaya menyatukan data sosial ekonomi sebagai dasar pelaksanaan program. Melalui DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan berpijak pada satu sumber data yang terverifikasi.

Menurut Agus Jabo, kualitas data menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola dan sistem pendidikan Sekolah Rakyat. Ia menilai sinergi antara Dapodik dan DTSEN akan memperkuat akurasi penargetan penerima manfaat sekaligus mempermudah evaluasi kinerja program.

Penguatan Kapasitas Operator sebagai Ujung Tombak

Kementerian Sosial menempatkan operator sekolah sebagai ujung tombak pengelolaan data di tingkat satuan pendidikan. Karena itu, pelatihan pengelolaan Dapodik bagi operator Sekolah Rakyat 2026 disusun untuk memastikan setiap entri data memenuhi standar validitas dan kemutakhiran.

Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka sinkronisasi data. Langkah tersebut diambil agar proses verifikasi dan pemutakhiran berjalan berkelanjutan, tidak hanya pada masa awal penyelenggaraan program.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang tertampung, tetapi juga dari ketepatan layanan yang diterima setiap anak. Berdasarkan UU yang menjadi payung kebijakan pendidikan nasional, negara berkewajiban menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Dengan akurasi Dapodik yang terjaga, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi model tata kelola pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.