Wamendagri Bima Arya: Ketangguhan Kota Hadapi Bencana Bergantung pada Kualitas Sistem

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kesiapan sebuah kota dalam menghadapi bencana tidak cukup hanya ditentukan oleh respons sesaat, melainkan oleh kokohnya sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan dalam keterangan resmi yang diterima Apaberita.com pada Senin (29/6/2026).

Menurut Bima, bencana alam maupun non-alam merupakan ujian nyata bagi perangkat kebijakan, prosedur operasional, dan infrastruktur pendukung yang dimiliki sebuah daerah. “Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana. Bencana juga adalah ujian bagi kebersamaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pada akhirnya tentang data,” ujar Bima, dikutip dari laporan media kami, Apaberita.com.

“Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana.”

Sistem yang dimaksud, jelas dia, mencakup perencanaan tata ruang berbasis risiko, sistem peringatan dini yang terintegrasi, jalur evakuasi yang terstandarisasi, serta ketersediaan logistik darurat yang terkelola dengan baik. Semua itu hanya bisa berjalan jika ada kepemimpinan yang visioner dan kolaborasi lintas sektor yang solid. Oleh karena itu, Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan merangkul komunitas, sektor swasta, akademisi, dan media dalam satu ekosistem ketangguhan.

Data juga menjadi fondasi kritis. Tanpa data spasial yang akurat mengenai zona rawan bencana, tanpa data demografis yang mutakhir, dan tanpa sistem informasi yang saling terhubung antar instansi, respons bencana akan lambat dan tidak tepat sasaran. Bima mencontohkan pentingnya digitalisasi data kebencanaan di tingkat kabupaten/kota agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil keputusan berbasis bukti, bukan asumsi.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sejumlah daerah mungkin telah memiliki regulasi dan dokumen perencanaan kebencanaan, tetapi implementasinya sering kali lemah akibat kurangnya kepemimpinan yang konsisten. Ia berpesan agar kepala daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun “otot” kelembagaan yang mampu beradaptasi saat krisis melanda. Kebersamaan seluruh elemen, komunikasi risiko yang transparan, dan budaya sadar bencana di masyarakat adalah perekat dari sistem tangguh yang dimaksud.

Dengan musim hujan yang kerap memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah, serta potensi gempa yang terus mengintai di zona seismik aktif, pesan Bima menjadi pengingat bahwa ketangguhan bencana adalah agenda prioritas yang harus tertanam dalam perencanaan pembangunan daerah. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait mitigasi bencana di Tanah Air.