Wamen LH Dorong Swasta Bangun Sekat Kanal Cegah Kebakaran Gambut

JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mendorong pihak swasta untuk turut membangun sekat kanal sebagai bagian dari upaya menekan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat. Imbauan tersebut disampaikan Diaz dalam keterangan resminya menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan karhutla di provinsi yang masuk dalam kawasan prioritas restorasi gambut nasional tersebut.

Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan restorasi gambut, mengingat sebagian besar konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri di Kalimantan Barat berada di atas lahan gambut. "Kami mengajak seluruh pemegang konsesi untuk berpartisipasi aktif membangun sekat kanal. Ini bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama menjaga ekosistem gambut agar tidak terbakar," ujarnya.

Wamen LH menegaskan bahwa kanal yang dibangun tanpa perencanaan tata air yang memadai telah mengeringkan lapisan gambut dan menjadikannya sangat rentan terhadap api pada musim kemarau. Pembangunan sekat kanal, lanjutnya, berfungsi menahan aliran air sehingga muka air tanah di lahan gambut tetap tinggi dan lahan tetap basah meskipun intensitas hujan menurun. Dengan demikian, gambut tetap dalam kondisi lembap dan tidak mudah memicu titik api di permukaan.

Sekat Kanal sebagai Instrumen Utama Pencegahan

Secara teknis, sekat kanal merupakan bangunan pembatas yang dipasang melintang pada kanal-kanal di kawasan gambut. Keberadaan sekat ini memperlambat laju drainase dan menjaga kadar air gambut pada tingkat yang aman, sehingga potensi kebakaran lapisan gambut yang sulit dipadamkan dapat ditekan secara signifikan. Diaz menyatakan bahwa pendekatan tersebut telah terbukti efektif di sejumlah provinsi lain dengan karakteristik gambut serupa.

"Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kawasan yang sekat kanalnya terpelihara dengan baik memiliki tingkat kebakaran yang jauh lebih rendah. Karena itu, kami mendorong pembangunan sekat kanal dilakukan secara masif dan terukur, disertai pemeliharaan berkala," kata Diaz Hendropriyono.

Peran Swasta dan Koordinasi Pemerintah Daerah

Dorongan kepada pihak swasta ini, menurut Diaz, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemegang izin melakukan pencegahan kebakaran lahan di area konsesinya. Dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, Wamen LH meminta setiap perusahaan menyampaikan rencana aksi pembangunan sekat kanal beserta target waktu penyelesaiannya. Langkah ini ditempuh agar pembangunan sekat kanal tidak berjalan parsial dan capaiannya dapat diukur di lapangan.

"Kami meminta pemerintah daerah memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan di lapangan, sementara dunia usaha menyesuaikan dengan kondisi geomorfologis masing-masing konsesi. Kerja sama ini harus berjalan tanpa menunggu musim kemarau tiba," tegasnya.

Diaz Hendropriyono juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum bagi pihak yang lalai. Ia menyatakan bahwa kementerian akan menindaklanjuti temuan lapangan secara tegas, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pengendalian kebakaran lahan.

Komitmen Menekan Karhutla di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan luasan lahan gambut terbesar di Indonesia sekaligus wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis yang besar, tetapi juga menghasilkan emisi karbon dalam jumlah signifikan serta kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi, dan aktivitas ekonomi lintas wilayah.

Di samping mencegah kebakaran, sekat kanal juga berfungsi menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan penghidupannya pada lahan gambut. Dengan muka air tanah yang terjaga, produktivitas lahan pertanian masyarakat tetap stabil dan risiko penurunan permukaan tanah akibat pengeringan gambut dapat dikurangi.

Dengan adanya dorongan pembangunan sekat kanal oleh pihak swasta, pemerintah berharap beban penanganan karhutla dapat terbagi dan upaya pencegahan berjalan lebih dini. Diaz menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian kebakaran gambut akan dinilai dari kondisi lahan yang tetap basah dan bebas api sepanjang tahun, bukan sekadar kecepatan pemadaman saat kebakaran terjadi.

"Target kami sederhana, tidak ada lagi api di lahan gambut. Untuk mencapai itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha, harus bergerak bersama sejak sekarang," pungkas Wamen LH Diaz Hendropriyono.