Waka MPR Dorong Antisipasi Nasional Hadapi Super El Niño 2026
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memperingatkan potensi ancaman Super El Niño pada 2026 sebagai risiko serius bagi ketahanan pangan, energi, dan stabilitas...

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memperingatkan potensi ancaman Super El Niño pada 2026 sebagai risiko serius bagi ketahanan pangan, energi, dan stabilitas iklim. Ia mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi nasional sekaligus memperkuat diplomasi iklim di tingkat global agar dampak fenomena cuaca ekstrem tidak berkembang menjadi krisis multidimensi.
Peringatan itu disampaikan Eddy Soeparno di Jakarta dengan menekankan bahwa Super El Niño bukan sekadar persoalan cuaca. Fenomena pemanasan suhu permukaan Samudra Pasifik tersebut dapat memicu kekeringan, banjir, gagal panen, hingga lonjakan harga pangan dan energi. Karena itu, menurutnya, kesiapan menghadapi 2026 harus dibangun sejak sekarang, bukan setelah dampak mulai terasa.
Ancaman bagi Pangan dan Energi
Eddy menilai sektor pangan menjadi garis depan yang paling rentan. Pola curah hujan yang berubah dapat mengganggu masa tanam, menurunkan produksi, dan memperlebar ketergantungan pada impor. Dalam kondisi ekstrem, gangguan produksi dapat berimbang pada kenaikan harga bahan pokok, penurunan daya beli masyarakat, serta meningkatnya tekanan inflasi daerah.
Dari sisi energi, Super El Niño juga berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi. Kekeringan dapat menurunkan kapasitas pembangkit air, sementara gelombang cuaca ekstrem dapat merusak infrastruktur. Ketergantungan pada sumber energi tertentu membuat sistem lebih rapuh ketika gangguan terjadi secara bersamaan.
- Pangan: memperkuat cadangan pangan, diversifikasi komoditas, dan sistem peringatan dini kekeringan.
- Energi: mendorong bauran energi, menjaga cadangan strategis, dan memperkuat infrastruktur listrik.
- Diplomasi iklim: memperluas kerja sama regional dan global dalam mitigasi serta pendanaan iklim.
“Super El Niño 2026 harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu kesiapan pangan, energi, dan diplomasi iklim,” kata Eddy Soeparno.
Menurut Eddy, diplomasi iklim menjadi instrumen penting karena dampak El Niño tidak mengenal batas negara. Negara-negara di kawasan perlu bertukar data cuaca, mengembangkan sistem peringatan dini, dan menyiapkan skema bantuan ketika bencana hidrometeorologi melanda. Kerja sama itu dinilai lebih efektif daripada respons yang bersifat sporadis.
Antisipasi Nasional dan Global
Di tingkat nasional, Eddy mendorong pemerintah menyatukan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Kesiapan pangan tidak cukup hanya dengan menambah stok, tetapi juga menjaga produksi, distribusi, dan akses masyarakat terhadap bahan pokok. Begitu pula di sektor energi, antisipasi perlu mencakup penguatan jaringan, efisiensi, dan kesiapan darurat di daerah rawan bencana.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi risiko kepada masyarakat. Informasi tentang potensi cuaca ekstrem harus disampaikan secara jelas, terukur, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kepanikan. Masyarakat, terutama petani dan nelayan, membutuhkan panduan praktis untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang berubah.
Bagi Eddy, peringatan Super El Niño 2026 semestinya menjadi momentum memperkuat ketahanan nasional. Antisipasi tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, anggaran yang tepat sasaran, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mengurangi risiko krisis, tetapi juga memperkuat posisi dalam agenda iklim global.



