Waka MPR Bawa Aspirasi Warga soal RTLH ke Menteri PKP
Wakil Ketua MPR Akbar Supratman membawa aspirasi masyarakat terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima...

Wakil Ketua MPR Akbar Supratman membawa aspirasi masyarakat terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya memperjuangkan akses bantuan perbaikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah yang hingga kini masih menempati hunian dengan kondisi tidak memenuhi standar kelayakan.
Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat itu mencakup sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kerusakan struktur bangunan, minimnya ventilasi dan pencahayaan, hingga tidak tersedianya sanitasi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko gangguan kesehatan penghuni sekaligus menurunkan kualitas hidup keluarga, terutama anak-anak dan kelompok lanjut usia.
Dalam pertemuan dengan Menteri PKP, Akbar Supratman menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi rumah agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Ia menilai program perbaikan rumah bukan sekadar persoalan fisik bangunan, melainkan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Politisi tersebut menyoroti bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan terhadap persoalan hunian. Keterbatasan kemampuan ekonomi membuat banyak keluarga terpaksa bertahan di rumah yang tidak layak, meski kondisi bangunan sudah membahayakan keselamatan penghuninya.
Karena itu, ia mendorong agar kriteria penerima bantuan disusun secara transparan, dengan pendataan yang diperbarui dan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Bantuan perbaikan rumah harus benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan persoalan baru di lapangan karena data penerima tidak akurat.
Target Rehabilitasi di Sulawesi Tengah Rampung 2026
Dalam pembahasan tersebut, program rehabilitasi rumah di wilayah Sulawesi Tengah menjadi salah satu perhatian. Pelaksanaan kegiatan itu ditargetkan tuntas pada 2026, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar jadwal yang telah ditetapkan tidak mengalami pergeseran.
Sejumlah hal menjadi poin kunci dalam pembahasan antara legislator dan kementerian teknis tersebut:
- Percepatan penyaluran bantuan rehabilitasi RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari tumpang tindih.
- Penguatan pengawasan kualitas pekerjaan agar hasil perbaikan rumah benar-benar layak huni.
- Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program.
- Dukungan pendampingan teknis bagi warga penerima bantuan selama proses perbaikan berlangsung.
Dorongan Sinergi Pusat dan Daerah
Akbar Supratman menegaskan bahwa keberhasilan program perbaikan rumah sangat bergantung pada kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan aktif mengusulkan calon penerima bantuan, menyiapkan dokumen pendukung, serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan partisipatif dinilai efektif mencegah penyimpangan, termasuk praktik pemotongan anggaran atau pengurangan spesifikasi bahan bangunan yang merugikan penerima manfaat.
Dari sisi pembiayaan, ia berharap alokasi anggaran untuk program rehabilitasi rumah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan nasional. Menurutnya, investasi di sektor hunian rakyat berdampak langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan stabilitas sosial keluarga.
Melalui penyampaian aspirasi ini, Akbar Supratman berharap Kementerian PKP dapat menindaklanjuti masukan masyarakat dengan kebijakan yang konkret. Ia menargetkan persoalan RTLH di sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Tengah, dapat berkurang secara signifikan hingga tuntas sesuai jadwal yang telah direncanakan pada 2026.



