Waka Komisi III DPR Minta 'Rayap Besi' Diberantas: Bahayakan Nyawa Orang

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara terkait maraknya aksi pencurian besi di berbagai fasilitas umum. Ia menegaskan bahwa tindakan para pelaku yang kerap disebut sebagai 'rayap besi' ini tak bisa ditoleransi lagi karena berpotensi membahayakan keselamatan jiwa masyarakat luas.

Dalam keterangannya kepada Apaberita.com, Selasa (7/7/2026), Sahroni meminta jajaran Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas dan serius dalam memberantas jaringan pencurian besi yang saat ini sedang merajalela di sejumlah wilayah ibu kota dan sekitarnya. Menurutnya, para pelaku tak segan-segan menargetkan berbagai infrastruktur penting milik negara demi mendapatkan keuntungan finansial.

"Aksi orang-orang ini bisa membahayakan nyawa banyak orang. Maka saya minta Polda Metro Jaya serius memberantas pencurian berujung perusakan fasilitas umum yang sedang marak ini," ujar Sahroni dalam pernyataannya.

Sahroni menjelaskan bahwa para pencuri besi tersebut menargetkan berbagai fasilitas publik, mulai dari pembatas waduk, tutup gorong-gorong, hingga komponen besi di jembatan penyeberangan orang (JPO). Ia menekankan bahwa jika dibiarkan berlarut-larut, keberadaan mereka akan semakin merajalela dan pada akhirnya mengancam keselamatan warga yang menggunakan fasilitas tersebut.

Ia menambahkan, kerugian akibat aksi kejahatan ini bukan hanya ditimbulkan pada aspek materiil semata, namun juga berdampak pada risiko kecelakaan fatal yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Misalnya, hilangnya tutup gorong-gorong dapat membahayakan pejalan kaki, sementara pencurian besi pada JPO dapat melemahkan struktur bangunan hingga membahayakan penggunanya.

Politisi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum. Ia berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta mengembalikan fungsi infrastruktur publik demi kenyamanan dan keselamatan bersama.