Transjakarta Siap Perluas Layanan ke Empat Kota Penyangga Jakarta

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan rencana perluasan rute layanan ke empat kota penyangga Ibu Kota, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (19/2/2025), sebagai tindak lanjut kebijakan integrasi transportasi publik di kawasan Jabodetabek.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza menegaskan, perluasan jangkauan layanan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Menurutnya, mobilitas warga dari kota penyangga menuju Jakarta setiap hari mencapai jutaan perjalanan sehingga kebutuhan angkutan umum massal yang terintegrasi semakin mendesak untuk dipenuhi.

"Kami menegaskan komitmen untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tujuannya satu, yakni memastikan warga kota penyangga memiliki akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau menuju Jakarta," ujar Welfizon.

Kajian Rute dan Skema Layanan

Berdasarkan keterangan manajemen, perusahaan saat ini tengah menindaklanjuti rencana tersebut dengan penyusunan kajian kelayakan rute. Kajian mencakup potensi penumpang, kesiapan infrastruktur jalan, ketersediaan halte, hingga skema tarif integrasi dengan layanan yang telah beroperasi di dalam wilayah administratif Jakarta.

Sejumlah koridor eksisting yang selama ini menjangkau kawasan pinggiran Ibu Kota akan menjadi acuan pengembangan. Layanan Transjakarta sebelumnya telah melayani beberapa titik di luar batas administratif Jakarta melalui rute-rute tertentu, dan pola serupa akan diterapkan pada koridor baru menuju empat kota penyangga tersebut.

Welfizon menyatakan, perusahaan juga mengkaji penggunaan armada bus listrik pada rute-rute baru sejalan dengan target elektrifikasi armada yang telah ditetapkan manajemen. Menurutnya, aspek keberlanjutan lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan pengembangan layanan.

"Keputusan mengenai jenis armada akan mempertimbangkan efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Kami ingin layanan baru ini sejalan dengan visi transportasi rendah emisi," kata Welfizon.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, perluasan rute Transjakarta ke wilayah penyangga memerlukan koordinasi lintas pemerintah daerah karena menyangkut kewenangan masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ujarnya, telah membuka komunikasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait untuk membahas teknis pelaksanaan.

"Prinsipnya, perluasan layanan ini harus berjalan berdasarkan kesepakatan bersama. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga agar rencana ini dapat ditetapkan dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Syafrin.

Ia menjelaskan, aspek yang dibahas dalam koordinasi tersebut antara lain penetapan titik awal dan akhir rute, lokasi halte, pengaturan lalu lintas di persimpangan wilayah, serta pembagian peran dalam pengawasan operasional. Seluruh pembahasan ditargetkan rampung sebelum uji coba rute dilakukan di lapangan.

Syafrin menambahkan, koordinasi juga mencakup sinkronisasi jadwal operasional dengan moda transportasi lain yang telah melayani kawasan penyangga, seperti kereta rel listrik dan angkutan pengumpan. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih layanan yang justru membebani pengguna.

Dukungan Integrasi Transportasi Jabodetabek

Rencana perluasan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek yang mencakup kereta rel listrik, moda raya terpadu, lintas rel terpadu, serta angkutan jalan. Kehadiran Transjakarta di kota penyangga diharapkan melengkapi simpul-simpul transportasi yang telah ada dan mempermudah perpindahan antarmoda.

Data manajemen mencatat, jumlah pelanggan Transjakarta terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perluasan jangkauan, perusahaan menargetkan penambahan jumlah pelanggan harian secara signifikan sekaligus berkontribusi menekan volume kendaraan pribadi yang masuk ke wilayah Jakarta pada jam sibuk.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan langkah ini dapat menindaklanjuti visi Jakarta sebagai kota global dengan sistem transportasi publik yang andal dan terjangkau. Seluruh tahapan, mulai dari kajian, koordinasi lintas daerah, hingga uji coba, akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing wilayah.

"Keputusan akhir mengenai jadwal operasional rute baru akan diumumkan setelah seluruh kajian dan koordinasi lintas daerah selesai. Kami memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," tutup Syafrin.