Tinubu Klaim Nigeria Mulai Lepas dari Ketergantungan Minyak

ABUJA — Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, menyatakan pemerintahannya tengah mengubah struktur ekonomi negara secara fundamental dengan mengurangi ketergantungan pada penerimaan minyak mentah. Klaim itu disampaikannya di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi salah satu produsen minyak terbesar Afrika tersebut.

Menurut Tinubu, pendapatan negara kini tidak lagi bertumpu pada satu komoditas. Ia menyebut sektor non-migas tumbuh lebih cepat, sementara gas diposisikan sebagai jembatan transisi energi yang menopang penerimaan negara tanpa harus melepaskan sektor hidrokarbon secara radikal.

"Kami sedang mengurangi ketergantungan Nigeria pada pendapatan minyak mentah, memperluas sektor non-migas, dan memanfaatkan gas untuk menopang ekonomi kami," ujar Tinubu dalam pernyataan resmi yang dikutip media nasional.

Diversifikasi yang Diuji Realitas Fiskal

Pernyataan itu bukan hal baru dalam retorika pemerintahan Tinubu. Sejak awal menjabat, ia berulang kali menjanjikan reformasi yang memindahkan pusat gravitasi ekonomi dari minyak ke sektor produktif lain seperti pertanian, jasa keuangan, teknologi, dan industri pengolahan.

Namun, data fiskal Nigeria menunjukkan bahwa perjalanan itu masih panjang. Penerimaan minyak masih menjadi penyumbang dominan dalam devisa negara, dan gejolak harga minyak dunia selalu berdampak langsung pada anggaran nasional. Pendapatan minyak menyumbang sekitar 80 persen devisa dan lebih dari separuh penerimaan pemerintah federal selama bertahun-tahun.

Gas sebagai Jembatan, Bukan Sekadar Komoditas

Pemerintahan Tinubu menempatkan gas sebagai tulang punggung strategi jangka menengah. Nigeria memiliki cadangan gas terbukti terbesar di Afrika, yang selama ini lebih banyak dibakar daripada dimanfaatkan. Kebijakan memperluas pemanfaatan gas domestik — untuk pembangkit listrik, industri pupuk, dan ekspor LNG — diyakini dapat menciptakan sumber penerimaan baru yang lebih stabil dibanding minyak mentah.

Namun, sejumlah ekonom menilai transformasi itu tidak bisa dilakukan sekadar melalui pernyataan politik. Infrastruktur gas, kepastian regulasi, dan insentif investasi adalah prasyarat yang tidak bisa dilewati.

Tantangan lain datang dari sisi kualitas institusi. Tingginya pencurian minyak mentah, penyelundupan, serta ketidakpastian nilai tukar naira membuat target diversifikasi rentan melenceng dari jalur. Pemangkasan subsidi bahan bakar yang dilakukan sejak 2023 memang membuka ruang fiskal lebih besar, tetapi sekaligus menaikkan biaya hidup masyarakat.

Ujian Kepercayaan Publik

Bagi banyak warga Nigeria, klaim pengurangan ketergantungan minyak baru bermakna jika dirasakan langsung dalam bentuk lapangan kerja, harga pangan yang stabil, dan layanan publik yang membaik. Tanpa itu, narasi diversifikasi berisiko dibaca sebagai pencitraan politik semata di tengah ekonomi yang masih rapuh.

Pemerintahan Tinubu tampaknya menyadari hal itu. Fokus pada sektor non-migas disebut sebagai upaya menciptakan ekonomi yang lebih tahan guncangan global. Namun keberhasilan akhirnya akan diukur dari angka-angka nyata: pertumbuhan non-migas, rasio penerimaan pajak terhadap PDB, dan kualitas belanja negara.

Yang jelas, perjalanan Nigeria keluar dari bayang-bayang minyak bukanlah sprint, melainkan maraton panjang yang menentukan wajah ekonomi Afrika Barat dalam satu dekade ke depan.