Tel Aviv – Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat kembali mencuat. Kali ini, sepuluh negara Eropa dan Barat secara serentak memberlakukan larangan masuk terhadap dua menteri garis keras Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Langkah tegas ini merupakan bentuk protes atas serangkaian pernyataan kontroversial dari kedua tokoh sayap kanan tersebut yang dinilai mengandung seruan pemusnahan terhadap rakyat Palestina.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Apaberita.com dari Kementerian Luar Negeri Israel, keputusan pelarangan itu disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi terbaru. Hingga saat ini, pihak kementerian belum merinci kesepuluh negara yang dimaksud, namun konfirmasi tersebut menegaskan adanya gelombang penolakan internasional yang semakin meluas terhadap retorika ekstrem dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Itamar Ben-Gvir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, serta Bezalel Smotrich yang menempati posisi Menteri Keuangan, telah lama berada di bawah sorotan tajam komunitas global.

"Kecaman luas terus mengalir deras. Sepuluh negara telah mengambil langkah konkret dengan menutup pintu masuk bagi kedua menteri tersebut. Ini bukan sekadar kritik verbal, melainkan aksi nyata dari komunitas internasional yang muak dengan ujaran yang menganjurkan penghancuran," ungkap seorang sumber diplomatik yang enggan disebutkan identitasnya kepada Apaberita.com.

Riwayat panjang pernyataan kontroversial kedua figur ini memang telah lama menjadi duri dalam daging diplomasi Israel. Ben-Gvir kerap kali melontarkan pandangan yang secara terbuka menolak hak eksistensi rakyat Palestina, mulai dari seruan untuk mencaplok Tepi Barat tanpa kompromi hingga pernyataan yang mendukung pemindahan paksa warga Palestina dari tanah leluhur mereka. Di sisi lain, Smotrich tak kalah kontroversial, terutama setelah ucapannya beberapa waktu lalu yang secara eksplisit menyatakan bahwa "tidak ada yang namanya rakyat Palestina," sebuah komentar yang memicu kemarahan massal di dunia Arab dan negara-negara Eropa.

Langkah sepuluh negara yang mayoritas berasal dari kubu Barat ini menandai fase baru dalam isolasi diplomatik terhadap unsur-unsur garis keras Israel. Selama ini, tekanan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa lebih sering berupa pernyataan keprihatinan yang normatif. Kini, tindakan pelarangan masuk menjadi instrumen tekanan politik yang jauh lebih tajam dan langsung menyasar mobilitas pribadi para menteri tersebut di panggung internasional. Apaberita.com mencatat bahwa langkah serupa juga pernah diambil oleh sejumlah negara terhadap pejabat Israel lainnya di masa lalu, namun dalam skala yang lebih terbatas.

Di dalam negeri, kebijakan ini memicu perdebatan sengit di kalangan parlemen Israel. Pihak oposisi menilai bahwa manuver Ben-Gvir dan Smotrich justru merusak reputasi negara Zionis itu di mata dunia serta mempersulit upaya normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Sementara itu, kubu pendukung Netanyahu menuding negara-negara Eropa tersebut bersikap munafik dan melakukan intervensi berlebihan terhadap kedaulatan Israel. Terlepas dari perdebatan internal ini, status "persona non grata" dari dua menteri tersebut di mata sepuluh negara semakin mempertegas garis pemisah antara arus utama diplomasi global dengan narasi ekstrem yang kerap disuarakan oleh sayap kanan Israel.