Tanggul Laut Muara Baru Rembes Akibat Tekanan Air dan Amblesan Tanah

Jakarta, Apaberita — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menegaskan bahwa rembesnya tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, disebabkan oleh kombinasi tekanan air laut yang tinggi serta penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Kondisi ini mengakibatkan jalan di sekitar tanggul menjadi becek dan mengganggu aktivitas warga serta arus lalu lintas.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangan resminya pada Jumat (5/12/2025), menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti rembesan tersebut. "Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, rembesan terjadi karena tekanan air laut yang sangat besar, ditambah dengan penurunan muka tanah yang signifikan di wilayah pesisir Jakarta Utara," ujarnya.

Data Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan bahwa penurunan permukaan tanah di Muara Baru mencapai rata-rata 2,5 hingga 3 sentimeter per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jakarta, sehingga membuat struktur tanggul semakin rentan terhadap rembesan air laut. Tekanan hidrostatis dari air laut yang terus-menerus mendorong dinding tanggul memperbesar celah-celah kecil yang kemudian menjadi titik rembes.

Penanganan Darurat dan Perbaikan Struktural

Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) langsung menerjunkan tim untuk melakukan penambalan sementara pada titik-titik rembes. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor kelurahan Penjaringan pada hari yang sama, diputuskan bahwa perbaikan darurat akan menggunakan metode injeksi grouting dan pemasangan geotextile sebagai lapisan anti-rembes.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa langkah pertama adalah menyedot genangan air di jalan menggunakan pompa mobile berkapasitas 500 liter per detik. "Kami juga telah memasang water barrier sementara untuk mengarahkan aliran air kembali ke laut. Namun, perbaikan permanen akan dilakukan setelah kajian teknis selesai," katanya dalam keterangan terpisah.

"Perbaikan permanen memerlukan waktu minimal dua bulan karena harus membongkar sebagian struktur tanggul yang sudah aus. Kami tidak bisa terburu-buru karena menyangkut keselamatan warga," tegas Ika.

Selain itu, BBWSCC mengusulkan penggantian pintu air otomatis di tiga titik yang dianggap sudah tidak berfungsi optimal. Pintu air tersebut dinilai gagal menahan debit air saat pasang naik, sehingga memperparah rembesan. Penggantian ini dianggarkan melalui APBN Perubahan 2025 dengan nilai proyek mencapai Rp 45 miliar.

Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Rembesan tanggul yang berlangsung sejak awal Desember 2025 ini tidak hanya menyebabkan jalan becek, tetapi juga memicu genangan setinggi 10 hingga 20 sentimeter di sepanjang Jalan Muara Baru, tepatnya di depan Pasar Ikan Modern. Aktivitas bongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru sempat terganggu karena truk pengangkut harus melambat melewati genangan tersebut.

Ketua RT 06/RW 03 Kelurahan Penjaringan, Samsul Bahri, menyatakan bahwa warga sudah melaporkan keluhan ini sejak dua pekan terakhir. "Setiap kali air laut pasang, jalan langsung becek dan berlumpur. Anak-anak sekolah kesulitan berjalan, dan pedagang kaki lima di sekitar tanggul mengeluh omsetnya turun karena pembeli enggan mendekat," tuturnya.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa kepadatan lalu lintas di Jalan Muara Baru meningkat hingga 30 persen selama masa perbaikan, karena satu lajur ditutup untuk area kerja. Pihak kepolisian dari Polsek Penjaringan telah menerjunkan 10 personel untuk mengatur arus kendaraan setiap jam sibuk, terutama pada pukul 06.00-09.00 WIB dan 16.00-19.00 WIB.

Rekomendasi Jangka Panjang dan Mitigasi

Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, disepakati bahwa perbaikan tanggul tidak cukup hanya bersifat reaktif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusulkan revisi desain tanggul laut Muara Baru dengan meninggikan elevasi puncak tanggul dari 3,5 meter menjadi 4,8 meter di atas permukaan laut. Kenaikan ini mempertimbangkan proyeksi kenaikan muka air laut hingga 1,2 meter pada tahun 2050 akibat perubahan iklim.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemantauan kualitas air tanah di wilayah tersebut untuk mengukur laju penurunan tanah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah wajib mengendalikan eksploitasi air tanah yang menjadi salah satu penyebab utama land subsidence.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Zaki, mendesak agar proyek pengendalian banjir pesisir, termasuk tanggul laut, menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. "Kami akan mengawal anggaran perbaikan ini agar tidak mangkrak. Warga Muara Baru tidak boleh terus hidup dengan ancaman banjir rob setiap tahun," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi sementara, BPBD DKI Jakarta telah menyiagakan dua unit pompa apung di sekitar lokasi dan mendistribusikan 500 karung pasir untuk memperkuat bagian dasar tanggul yang paling parah rembes. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah ke saluran air dan melaporkan setiap tanda rembesan baru melalui aplikasi Jakarta Aman atau call center 112.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga akan menggelar sosialisasi kepada nelayan dan pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, karena sampah yang menumpuk dapat menyumbat sistem drainase dan memperbesar tekanan pada tanggul. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih bekerja di lokasi dan menargetkan rembesan dapat dikendalikan sepenuhnya dalam tujuh hari ke depan.