Sumbawa — Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Mangrove Nasional yang dicanangkan pemerintah. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor. "PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektar di seluruh Indonesia, terutama di Papua," ungkapnya. Komitmen ini selaras dengan agenda Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong penanaman 2 miliar pohon sebagai respons terhadap krisis lingkungan global.

Capaian dan Target Rehabilitasi Mangrove PTFI

Penanaman 1,5 juta bibit mangrove di NTB menjadi tonggak awal dari rencana jangka panjang Freeport Indonesia. Data yang dirilis dalam acara tersebut menunjukkan skala progres sebagai berikut:

Indikator	Capaian NTB (2026)	Target Nasional PTFI
Luas Area	484 hektare	12.000 hektare
Jumlah Bibit	1,5 juta	Belum dirinci
Lokasi Fokus	Sumbawa, NTB	Papua dan wilayah lain

Fungsi Ekologis dan Sosial Mangrove

Mangrove memiliki peran krusial sebagai pelindung ekosistem pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi. Selain itu, vegetasi ini dikenal sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang kapasitasnya melebihi hutan tropis daratan per satuan luas. Dari sisi sosial-ekonomi, rehabilitasi mangrove membuka peluang mata pencaharian alternatif melalui ekowisata, perikanan kepiting bakau, dan produk olahan buah mangrove. Jumhur Hidayat menekankan bahwa sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus ditingkatkan guna mempercepat pemulihan lingkungan pesisir yang kritis. "Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan krisis iklim sendirian," tegasnya. Kehadiran Gubernur NTB dalam seremoni ini juga menandakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program. Ke depan, PTFI menargetkan ekspansi rehabilitasi mangrove ke wilayah Papua sebagai prioritas utama. Langkah ini sejalan dengan peta jalan restorasi lahan basah nasional yang dikoordinasikan Badan Pengendali Lingkungan Hidup. Meski demikian, tantangan seperti sedimentasi tinggi, perubahan tata guna lahan, dan keterbatasan bibit lokal perlu diantisipasi agar target ambisius 12.000 hektare dapat tercapai tepat waktu.