SULSEL — Pemprov Garansi Stok BBM Aman Usai Satgas Temukan Kejanggalan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah daerah bersama pihak terkait memastikan bahwa kuota serta stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Bio Solar dan Pertalite, berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Penegasan ini disampaikan setelah Satuan Tugas (Satgas) BBM melakukan peninjauan lapangan secara intensif di berbagai titik distribusi wilayah Sulawesi Selatan.

Meski pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga dipastikan melimpah, kenyataan di lapangan menunjukkan antrean mengular yang memicu kekhawatiran warga. Tim Satgas BBM yang terdiri dari unsur penegak hukum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pertamina justru menemukan indikasi kejanggalan dalam pola penyaluran BBM bersubsidi. Praktik penyelewengan ditengarai menjadi pemicu utama distorsi pasokan, di mana BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat menengah ke bawah justru disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil investigasi awal Satgas BBM Sulsel, terdapat sejumlah modus operandi kejanggalan penyaluran yang berhasil diidentifikasi di lapangan:

• Penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi atau tangki siluman yang mampu menampung BBM hingga 300 liter dalam sekali pengisian.
• Penyalahgunaan Kode QR pada aplikasi MyPertamina secara berulang dengan menggunakan pelat nomor kendaraan palsu.
• Dugaan keterlibatan oknum operator SPBU yang melayani pengisian BBM bersubsidi secara berlebihan demi keuntungan pribadi.
• Penyelundupan BBM subsidi sektor transportasi ke sektor industri tambang dan perkebunan swasta secara ilegal.

Analisis Kebocoran Distribusi dan Penyelewengan di Lapangan

Ketimpangan antara ketersediaan kuota resmi dan kelangkaan nyata di SPBU menandakan adanya masalah mendasar pada rantai pasok downstream. Menurut data Dinas ESDM Sulsel, alokasi BBM bersubsidi tahun ini sebenarnya telah disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan daerah dengan marjin keamanan sebesar 10 hingga 15 persen. Namun, kebocoran akibat aksi spekulan mengganggu kelancaran alokasi harian di SPBU utama, terutama pada jalur perlintasan logistik antar-kabupaten.

Pengamat ekonomi energi daerah menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap oknum penyalur yang nakal untuk menghentikan moral hazard yang merugikan publik.

"Masalah antrean BBM di Sulawesi Selatan bukan berada pada keterbatasan kuota nasional atau suplai kilang, melainkan pada kelemahan pengawasan di titik paling ujung distribusi (last-mile distribution). Ketika ada selisih harga signifikan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, dorongan untuk menyelewengkan BBM sangat tinggi. Jika praktik penyelewengan ini tidak ditindak secara pidana, antrean akan terus berulang terlepas seberapa banyak kuota ditambah," ujar Dr. Ahmad Ridwan, pengamat tata kelola energi Sulawesi Selatan.

Langkah Penindakan dan Pengetatan Pengawasan Digital

Menanggapi temuan kejanggalan tersebut, Satgas BBM Sulsel bergerak cepat dengan memperketat sistem pengawasan di seluruh rantai penyaluran. Pemprov Sulsel bersama Polda Sulsel menegaskan tidak akan segan menindak tegas penyalur maupun konsumen yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pengetatan audit digital pada sistem MyPertamina dan razia mendadak di SPBU rawan menjadi prioritas utama dalam beberapa pekan ke depan.

Selain langkah penegakan hukum, Pemprov Sulsel mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU. Konsumen juga diminta untuk tidak melakukan panic buying karena pembelian berlebih hanya akan memperburuk antrean dan memberi ruang bagi para spekulan untuk memanfaatkan situasi. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, kepolisian, dan Pertamina, penyaluran BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan diharapkan dapat kembali normal dan tepat sasaran.