Kapolda Papua Barat Minta Warga Tak Terprovokasi Isu Black September

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Alfred Papare, mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan serta tidak mudah terhasut oleh isu maupun propaganda Black September atau September Hitam. Narasi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat.

Kapolda menegaskan bahwa kedamaian dan kerukunan antarelemen warga merupakan modal utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyaring setiap informasi yang beredar dan memprioritaskan persatuan ketimbang terjebak dalam provokasi kelompok tertentu.

Menjaga Kondusivitas Kamtibmas di Tanah Papua

Polda Papua Barat bersama jajaran Polres terus mengintensifkan langkah-langkah preventif melalui peningkatan patroli dialogis serta komunikasi aktif dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Upaya ini dinilai efektif untuk meredam potensi gesekan sejak dini.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi atau terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah persaudaraan kita di Tanah Papua," ujar Irjen Pol Alfred Papare.

Menurut Kapolda, istilah Black September kerap dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk memicu sentimen emosional warga melalui narasi-narasi sejarah yang dibingkai ulang secara tendensius. Pihak kepolisian berkomitmen menghadirkan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam menindak setiap aksi yang berpotensi melanggar hukum dan mengancam keselamatan publik.

Waspadai Disinformasi dan Provokasi Digital

Selain pergerakan di lapangan, aparat kepolisian juga menyoroti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial. Ruang siber dinilai menjadi sarana paling rentan dalam menyebarkan informasi keliru yang dapat memicu keresahan publik secara masif.

Guna mengantisipasi dampak negatif dari provokasi tersebut, kepolisian menyampaikan beberapa imbauan strategis kepada masyarakat:

• Saring sebelum sebar: Memastikan kebenaran dan validitas sumber informasi sebelum meneruskannya ke grup percakapan atau media sosial.
• Koordinasi dengan aparat: Segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat atau bhabinkamtibmas apabila mendapati aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu ketertiban.
• Perkuat silaturahmi: Menjaga komunikasi harmonis antarwarga, tokoh adat, dan pemuka agama demi memperkokoh ketahanan sosial lingkungan.
• Fokus pada aktivitas produktif: Menjalankan kegiatan sehari-hari, baik sektor pendidikan, ekonomi, maupun keagamaan, dengan penuh rasa aman dan tenang.

Komitmen Polri dalam Memberikan Perlindungan

Polda Papua Barat menjamin rasa aman bagi seluruh warga yang beraktivitas di wilayah hukumnya. Aparat gabungan TNI-Polri terus bersinergi guna mengawal agenda-agenda pembangunan daerah agar tetap berjalan lancar tanpa hambatan gangguan keamanan.

"TNI dan Polri hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Kami pastikan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan keseharian warga dapat berjalan normal tanpa ada intimidasi dari pihak mana pun," pungkas Alfred Papare.

Dengan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Barat diharapkan tetap terjaga aman, damai, serta kondusif.