Strategi Pemerintah Percepat Penyerapan Motor Listrik Nasional di Pasar Domestik

Jakarta — Pemerintah menyiapkan strategi percepatan serapan motor listrik nasional (Molinas) di pasar domestik melalui kombinasi insentif fiskal bagi konsumen dan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD). Strategi tersebut dipaparkan Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Atong Soekirman, dalam pemaparannya di Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut peluncuran ekosistem Molinas oleh Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026).

Insentif Dibahas Lintas Kementerian

Atong menegaskan bahwa skema insentif untuk mendorong pembelian motor listrik baru maupun program konversi motor berbahan bakar konvensional menjadi listrik masih dibahas lintas kementerian. Dalam pembagian peran, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ditetapkan sebagai instansi pengampu untuk segmen motor listrik baru melalui skema bantuan pembelian, sedangkan program konversi berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kaitannya motor ini Kemenperin itu bentuknya adalah bantuan pembelian, sama dengan konversi juga bantuan," ujar Atong. Ia menyatakan pembiayaan program diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan instansi pengampu tetap berada di Kementerian Perindustrian.

Bantuan pembelian dipandang sebagai instrumen yang lebih langsung menjangkau konsumen dibandingkan kebijakan fiskal lainnya. Melalui skema ini, pemerintah dapat mengontrol besaran stimulus serta memastikan anggaran tepat sasaran. Sementara itu, program konversi diarahkan untuk mengoptimalkan kendaraan konvensional yang telah beredar di masyarakat, sehingga peralihan ke tenaga listrik tidak selalu harus dimulai dari pembelian unit baru.

Opsi PPN Ditanggung Pemerintah

Selain bantuan pembelian, pemerintah masih mematangkan opsi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Skema tersebut disiapkan untuk menekan harga kendaraan listrik agar lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong penyerapan produk Molinas di pasar.

Kebijakan fiskal ini dinilai penting mengingat harga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keputusan konsumen dalam membeli kendaraan bermotor. Melalui kombinasi bantuan pembelian dan PPN DTP, pemerintah berharap selisih harga antara motor konvensional dan motor listrik dapat terus menyempit sehingga daya tarik Molinas semakin kuat. Penerapan insentif tersebut juga diharapkan mampu menurunkan beban pajak yang ditanggung konsumen pada tahap awal pembelian, sehingga harga akhir kendaraan menjadi lebih kompetitif.

Instansi Pemerintah Jadi Pasar Awal

Strategi pemerintah tidak berhenti pada pemberian stimulus kepada konsumen. Pemerintah juga menyiapkan pasar awal dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik nasional dalam operasional instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Arahan serupa ditujukan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas penggunaan produk Molinas sekaligus menjadi pembuktian bahwa kendaraan listrik nasional mampu memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dengan keterlibatan institusi publik, permintaan terhadap Molinas diharapkan tumbuh signifikan dalam jangka pendek. Pemerintah menegaskan bahwa pembelian oleh instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Keterlibatan BUMN dan BUMD dalam pengadaan kendaraan listrik nasional juga membuka peluang bagi tumbuhnya industri pendukung, seperti manufaktur komponen dan layanan purna jual. Dengan volume pengadaan yang stabil dari institusi publik, skala ekonomi industri dalam negeri dapat terbangun lebih cepat, yang pada akhirnya menekan biaya produksi dan harga jual di pasar.

Penggunaan Molinas di lingkungan instansi pemerintah juga diharapkan memberikan efek demonstrasi bagi masyarakat. Ketika kendaraan listrik nasional terlihat beroperasi secara rutin dalam pelayanan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keandalan produk tersebut dapat meningkat. Hal ini penting mengingat penerimaan publik menjadi syarat utama keberlanjutan pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri.

Fondasi Ekosistem Kendaraan Listrik

Peluncuran ekosistem Molinas di Cikarang menandai babak baru pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Seluruh kebijakan lanjutan, mulai dari insentif hingga pengadaan institusional, diarahkan untuk membangun rantai permintaan yang berkelanjutan. Pemerintah menilai kombinasi strategi ini mampu mempercepat penyerapan Molinas di pasar domestik sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional dalam jangka panjang.

Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar seluruh skema berjalan selaras dan terukur. Pemerintah menyatakan kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya sesuai sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.