Sidang Pemakzulan Sara Duterte, Pejabat Ombudsman Bersaksi Soal Harta Kekayaan

MANILA — Babak baru proses persidangan pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali bergulir di Senat Filipina. Memasuki hari ke-25 persidangan pada Selasa, tim jaksa penuntut umum menghadirkan saksi kunci dari lembaga penegak hukum terkemuka guna membongkar dugaan ketidakwajaran aset milik sang wakil presiden.

Saksi yang dipanggil ke kursi pemeriksaan adalah Karen Batu, seorang pengacara sekaligus pejabat pelaksana tugas (Officer-in-Charge) Divisi Catatan pada Kantor Ombudsman Filipina. Kehadiran Batu dinilai krusial untuk mengonfirmasi data resmi mengenai total kekayaan bersih Sara Duterte sepanjang rentang waktu hampir dua dekade, tepatnya dari tahun 2007 hingga 2025.

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan 2007–2025

Dalam persidangan tersebut, fokus utama penuntut umum tertuju pada dokumen Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) atau laporan kekayaan pejabat publik yang diserahkan Duterte selama memegang berbagai jabatan pemerintahan. Jaksa menduga terdapat sejumlah aset berharga yang sengaja tidak dilaporkan dalam dokumen resmi kenegaraan tersebut.

"Pemeriksaan silang terhadap dokumen resmi di Ombudsman menjadi fondasi penting untuk membuktikan adanya aset yang tidak dideklarasikan secara sah oleh Wakil Presiden Sara Duterte selama periode jabatannya," terang tim jaksa penuntut dalam keterangannya di ruang sidang.

Kronologi Jalannya Persidangan Hari ke-25

Proses pemeriksaan saksi berlangsung secara terstruktur dengan membedah riwayat administrasi pelaporan kekayaan sebagai berikut:

1. Pemanggilan Saksi: Jaksa penuntut resmi memanggil Karen Batu ke hadapan majelis hakim Senat sebagai saksi ahli arsip dari Kantor Ombudsman Filipina.
2. Verifikasi Dokumen: Majelis memeriksa keabsahan berkas SALN Sara Duterte mulai dari masa jabatannya di tingkat lokal Davao City hingga menduduki kursi Wakil Presiden Filipina.
3. Penelusuran Aset Tak Terdaftar: Penuntut umum mencecar saksi mengenai indikasi kekayaan bersih yang tidak dicantumkan dalam formulir deklarasi tahunan dari 2007 sampai 2025.
4. Keberatan Tim Kuasa Hukum: Pihak pembela Sara Duterte mengajukan sejumlah sanggahan prosedural terkait batas kewenangan pembuktian dokumen arsip Ombudsman.

Implikasi Hukum dan Tekanan Politik

Kewajiban pelaporan SALN di Filipina merupakan amanat konstitusi yang mengikat setiap pejabat publik guna menjamin transparansi serta mencegah tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap deklarasi harta kekayaan tergolong sebagai pelanggaran berat yang dapat berujung pada pencopotan jabatan secara permanen.

Persidangan ini mempertegas eskalasi konflik politik di Manila, menyusul keretakan hubungan antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sejumlah poin utama yang kini menjadi sorotan publik mencakup:

• Transparansi Finansial: Akurasi data kenaikan kekayaan bersih Sara Duterte selama 18 tahun terakhir.
• Dugaan Gratifikasi dan Penggelapan: Potensi aliran dana tak wajar yang tidak tercatat dalam dokumen negara.
• Masa Depan Jabatan: Nasib posisi Wakil Presiden Filipina apabila Senat memutuskan dakwaan pemakzulan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pemeriksaan saksi dari Kantor Ombudsman diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa sesi sidang berikutnya seiring upaya jaksa penuntut memperkuat dalil pemakzulan terhadap Sara Duterte.