Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO Penembakan di Tembagapura

JAYAPURA — Tim gabungan Operasi Damai Cartenz 2026 dan Satuan Tugas Amole 2026 menangkap seorang pria berinisial GW yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Penindakan dilakukan menyusul dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam sejumlah aksi penembakan yang terjadi di kawasan Kuala Kencana hingga Mile 69, kawasan yang berada di sekitar wilayah operasional pertambangan PT Freeport Indonesia.

Penangkapan terhadap GW ditetapkan setelah tim gabungan menindaklanjuti hasil penyelidikan serta pemantauan intensif terhadap pergerakan yang bersangkutan selama beberapa waktu terakhir. Saat diamankan, pria tersebut dilaporkan tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke markas satgas guna menjalani pemeriksaan awal.

Kronologi Penangkapan

Berdasarkan keterangan resmi satgas, penindakan berawal dari informasi mengenai keberadaan GW di salah satu titik di Distrik Tembagapura. Personel gabungan kemudian bergerak menuju lokasi sasaran dan melakukan pengepungan secara terukur guna memastikan proses penangkapan berjalan aman serta tidak menimbulkan korban.

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas yang bersangkutan. Seluruh barang bukti kini telah disita dan dijadikan bahan pendalaman oleh tim penyidik untuk memperkuat konstruksi hukum perkara yang tengah dibangun.

"Yang bersangkutan telah kami amankan dan saat ini berada dalam pengawasan ketat. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan intensif guna mengungkap peran, motif, serta jaringan pihak lain yang kemungkinan terlibat," ujar Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 dalam keterangannya.

Dugaan Keterlibatan dalam Aksi Penembakan

GW diduga memiliki keterkaitan dengan rangkaian insiden penembakan yang sebelumnya terjadi di wilayah Tembagapura, termasuk di sepanjang jalur Kuala Kencana hingga Mile 69. Jalur tersebut dikenal sebagai akses vital menuju area tambang dan selama ini menjadi salah satu titik rawan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata.

Aparat menyatakan penetapan status DPO terhadap GW telah melalui proses penyelidikan yang panjang. Sejumlah alat bukti serta keterangan saksi disebut memperkuat dugaan keterlibatannya, sehingga yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar target operasi satgas di wilayah hukum Kepolisian Resor Mimika.

Rangkaian aksi penembakan di kawasan Tembagapura selama ini tidak hanya mengancam keselamatan pekerja tambang, tetapi juga warga sipil yang bermukim di sekitar Kuala Kencana. Karena itu, penangkapan GW disebut menjadi bagian dari upaya memutus rantai aksi kekerasan bersenjata yang selama ini meresahkan masyarakat setempat.

"Kami menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap siapa pun yang terlibat aksi kekerasan bersenjata. Tidak ada ruang bagi kelompok maupun individu yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Proses Hukum Selanjutnya

Satgas menyatakan GW akan dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api apabila ditemukan bukti kepemilikan maupun penggunaan senjata secara ilegal. Berkas perkara akan dilengkapi penyidik sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Sementara itu, situasi keamanan di Distrik Tembagapura dilaporkan tetap kondusif pascapenangkapan. Personel gabungan tetap disiagakan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan susulan dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan tersangka.

Operasi Damai Cartenz 2026 merupakan kelanjutan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Satgas menyatakan komitmennya untuk terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat demi terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Mimika dan kawasan sekitarnya, termasuk di sepanjang jalur strategis menuju area pertambangan.

Masyarakat diimbau tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aparat juga membuka ruang bagi warga yang memiliki informasi terkait aktivitas mencurigakan untuk melaporkannya kepada pos keamanan terdekat guna ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.