RS Pusri Palembang Beri Sanksi Dokter Terkait Hinaan Pasien BPJS

PALEMBANG — Manajemen Rumah Sakit Pusri Palembang angkat bicara terkait viralnya percakapan seorang dokter yang diduga menghina pasien pengguna BPJS. Pihak rumah sakit menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada dokter berinisial T tersebut sesuai dengan ketentuan internal dan kode etik profesi yang berlaku.

Dalam keterangan resminya di Palembang, Selasa (25/6/2024), pihak manajemen RS Pusri menyatakan telah mengetahui dan menindaklanjuti beredarnya tangkapan layar percakapan yang memperlihatkan dokter T memberikan komentar tidak pantas kepada pasien BPJS. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Pemasaran RS Pusri Palembang, yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi sikap yang merendahkan martabat pasien.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya pasien pengguna BPJS, atas kejadian ini. Manajemen sedang melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh dan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga profesionalisme dan mutu layanan," ujar perwakilan manajemen dalam konferensi pers yang digelar di aula rumah sakit.

Peristiwa ini bermula dari unggahan di media sosial yang memperlihatkan tangkapan layar percakapan antara dokter T dengan seorang rekan sejawatnya. Dalam percakapan tersebut, dokter T diduga menuliskan kalimat yang berbunyi "banyakin duit halal" sebagai respons terhadap keluhan pasien BPJS yang dianggapnya merepotkan. Unggahan tersebut langsung menuai kecaman dari warganet dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital.

Klarifikasi dan Penjelasan Dokter

Menanggapi hal tersebut, dokter T telah dipanggil oleh tim etik rumah sakit untuk memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, dokter T mengakui bahwa percakapan tersebut memang terjadi, namun ia membantah memiliki niat untuk menghina atau merendahkan pasien BPJS. Ia menyatakan bahwa kalimat tersebut merupakan candaan pribadi yang tidak seharusnya disebarluaskan ke publik.

"Saya mengakui kekhilafan dan meminta maaf kepada seluruh pihak. Saya tidak bermaksud menghina profesi pasien atau merendahkan program BPJS. Percakapan tersebut adalah obrolan pribadi yang keluar dari konteks, dan saya sangat menyesal karena telah menimbulkan kegaduhan," demikian pernyataan dokter T saat menjalani pemeriksaan oleh tim etik RS Pusri.

Namun, manajemen RS Pusri menegaskan bahwa klarifikasi tersebut tidak serta-merta menghapus pelanggaran etika yang telah terjadi. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk memproses kasus ini secara transparan dan objektif, termasuk melibatkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) jika diperlukan.

Komitmen Layanan Tanpa Diskriminasi

RS Pusri Palembang menegaskan bahwa seluruh pasien, baik yang menggunakan BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat. Manajemen menyatakan bahwa rumah sakit telah menjalankan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban pasien.

"Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jenis pembayaran. Kami akan memastikan kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh staf medis di lingkungan RS Pusri," tegas perwakilan manajemen.

Pihak rumah sakit juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya pelayanan di lingkungan internal. Langkah ini termasuk menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh dokter dan perawat untuk memperkuat kembali komitmen terhadap etika profesi dan empati kepada pasien.

Respons Dinas Kesehatan dan BPJS

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyatakan akan memantau proses investigasi yang dilakukan RS Pusri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan bersifat mendidik dan memberikan efek jera.

"Kami mendukung langkah RS Pusri untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Pelayanan kesehatan harus mengedepankan aspek kemanusiaan, dan kami akan memastikan tidak ada praktik diskriminatif dalam layanan kesehatan di wilayah Palembang," ujar Kepala Dinas Kesehatan saat dihubungi terpisah.

BPJS Kesehatan juga memberikan respons atas kejadian ini. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Bidang Pelayanan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau kualitas layanan fasilitas kesehatan yang bekerja sama, termasuk RS Pusri Palembang. Jika ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama, maka BPJS Kesehatan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan kerja sama.

"Kami berkomitmen untuk memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang adil dan bermutu. Insiden seperti ini tidak boleh terulang, dan kami akan memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra fasilitas kesehatan," tegas perwakilan BPJS Kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen RS Pusri belum mengumumkan bentuk sanksi final yang akan dijatuhkan kepada dokter T. Namun, pihak rumah sakit memastikan keputusan akan diambil dalam waktu dekat setelah melalui proses pemeriksaan yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.