Ratu Máxima Tuntaskan Lawatan Kerja, Dorong Percepatan Inklusi Keuangan Digital

Jakarta – Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda resmi menuntaskan serangkaian agenda lawatan kerja di Indonesia. Kunjungan yang berlangsung sejak Senin (10/6) hingga Kamis (13/6) itu menegaskan komitmen kedua negara dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, seiring perannya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan bagi Pembangunan (UNSGSA).

Ratu Máxima tiba di Jakarta pada Senin pagi dan langsung memulai pertemuan tertutup dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta jajaran direksi di kompleks perkantoran bank sentral. Agenda utama lawatan ini adalah mengevaluasi perkembangan inklusi keuangan nasional pascapandemi dan memperkuat kerja sama teknis dalam pengembangan infrastruktur pembayaran digital.

Pertemuan Tingkat Tinggi di Istana Negara

Puncak kunjungan berlangsung pada Selasa (11/6) saat Ratu Máxima diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berjalan hangat selama lebih dari satu jam, kedua pihak membahas tren positif angka inklusi keuangan Indonesia yang kini telah menembus 88 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2024.

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas rekomendasi kebijakan yang pernah disampaikan UNSGSA pada kunjungan sebelumnya. "Kami telah menindaklanjuti beberapa catatan penting, terutama terkait penguatan literasi digital bagi UMKM dan perempuan di daerah tertinggal, melalui program Satu Rekening Satu Pelajar dan digitalisasi Bantuan Sosial," jelas Presiden sebagaimana dirilis Biro Pers Istana.

Ratu Máxima menekankan bahwa fondasi ekonomi digital Indonesia sudah sangat kuat. "Apa yang dicapai Indonesia dalam lima tahun terakhir merupakan lompatan luar biasa. Kuncinya adalah menjaga momentum ini agar tidak meninggalkan kelompok rentan, khususnya perempuan, petani, nelayan, dan pelaku usaha ultra-mikro di kepulauan," kutip Ratu dalam keterangan resmi.

Dialog dengan Pelaku Usaha Ultra-Mikro di Jawa Barat

Pada Rabu (12/6), Ratu Máxima bertolak ke Kabupaten Bandung Barat untuk berdialog dengan kelompok perempuan pelaku usaha ultra-mikro yang tergabung dalam program Pendampingan Mekaar dari PNM. Di sebuah balai desa di Kecamatan Cipongkor, ia menyaksikan langsung praktik pencairan kredit kelompok dan transaksi digital melalui kode QR.

Seorang nasabah PNM, Siti Mariam, mengisahkan bagaimana akses pembiayaan tanpa agunan telah mengubah skala usaha warungnya. "Dulu saya tidak bisa pinjam karena tidak punya sertifikat. Sekarang saya bisa mengembangkan usaha lewat gawai, dan bisa menabung setiap pekan," katanya di hadapan Ratu Máxima. Ratu menanggapi dengan menekankan bahwa teknologi keuangan harus ramah bagi pengguna pemula dan tersedia dalam bahasa lokal.

Dalam sesi diskusi tertutup dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari yang sama, Ratu menyoroti pentingnya interoperabilitas antarplatform dompet digital untuk menekan biaya transaksi masyarakat kecil. Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian merespons dengan menjelaskan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Infrastruktur Sistem Pembayaran yang akan mewajibkan standardisasi teknis.

Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut

Di hari terakhir kunjungannya, Kamis (13/6), Ratu Máxima menggelar pertemuan multipihak yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta perwakilan asosiasi fintech. Dalam forum ini, ia memaparkan tiga rekomendasi strategis yang akan dituangkan dalam memorandum resmi UNSGSA: percepatan integrasi data nasabah pemerintah dengan sistem informasi kredit, penguatan regulasi perlindungan konsumen digital, dan perluasan layanan keuangan berbasis agen di wilayah Indonesia timur.

"Inklusi keuangan bukan semata tentang membuka rekening. Ini tentang bagaimana rekening itu aktif, memberikan manfaat, dan melindungi penggunanya dari rentenir digital," tegasnya di hadapan peserta yang hadir secara hibrida.

Kementerian Keuangan menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi itu melalui program kerja Badan Kebijakan Fiskal dan Pusat Investasi Pemerintah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu menyatakan revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang inklusi keuangan bakal disahkan paling lambat akhir Agustus 2024.

Lawatan Ratu Máxima kali ini merupakan yang keempat sejak 2016 dan menjadi momentum penguatan posisi Indonesia sebagai role model inklusi keuangan di kawasan Asia-Pasifik. Delegasi Kerajaan Belanda pun turut menyertakan perwakilan sektor swasta yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada infrastruktur teknologi finansial dalam negeri. Pada sesi penutup, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns menegaskan bahwa kerja sama bilateral akan terus difokuskan pada program yang mengedepankan kesejahteraan inklusif, sejalan dengan prioritas Asta Cita pemerintahan yang baru terbentuk.

Ratu Máxima dan delegasi meninggalkan Jakarta pada Kamis sore melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya bertolak menuju Den Haag. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan UNSGSA dalam mendukung transformasi ekonomi digital yang merata di Tanah Air.

Baca juga:

• Mengenal 21 Ekonomi APEC dan Perjalanan Keanggotaannya Sejak 1989
• Jude Bellingham Cetak Gol Penyeimbang, Inggris Lolos Dramatis ke Semifinal Piala...