Purbaya Bantah Restitusi Ditahan, Minta Pegawai Pajak Tak Main-main!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi tegas terkait kabar yang menyebutkan pemerintah menahan pencairan restitusi pajak kepada wajib pajak. Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Jumat (26/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berdasar. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun media kami, nilai restitusi yang telah dicairkan pada periode berjalan tahun ini justru melampaui capaian tahun lalu. Artinya, wajib pajak seharusnya menerima pengembalian dana yang lebih besar, bukan sebaliknya. Klarifikasi ini menjadi penting di tengah keresahan pelaku usaha yang mengandalkan likuiditas dari restitusi untuk menjaga operasional bisnis mereka.

"Itu sebetulnya nggak betul (pencairan restitusi ditahan) karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak," kata Purbaya dalam acara media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Klaim Pencairan Lebih Tinggi

Purbaya menekankan bahwa restitusi pajak semestinya tidak menjadi keluhan di kalangan dunia usaha. Menurutnya, nominal pencairan tahun ini secara keseluruhan sudah melebihi jumlah yang digelontorkan pada tahun sebelumnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi yang beredar bahwa otoritas fiskal sengaja memperlambat proses restitusi demi menjaga posisi penerimaan negara. Jika dirunut dari data internal yang diungkapkan Menkeu, tren pencairan justru menunjukkan percepatan, bukan perlambatan. Hal ini, kata dia, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tetap memberikan kepastian arus kas kepada wajib pajak, terutama di saat ekonomi membutuhkan stimulus likuiditas.

Peringatan untuk Internal Ditjen Pajak

Di luar klarifikasi soal angka, Purbaya juga menyelipkan pesan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Ia meminta agar pegawai pajak tidak main-main dalam menjalankan tugas pelayanan dan administrasi restitusi. Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mentoleransi praktik yang dapat menghambat hak wajib pajak. Media kami mencatat, peringatan serupa kerap muncul tiap kali muncul keluhan terkait prosedur restitusi yang dianggap berbelit. Dengan volume pengembalian yang kian besar, potensi gesekan di lapangan memang patut diwaspadai. Purbaya menekankan bahwa transparansi dan disiplin internal menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan tetap terjaga.