Puan Maharani Dorong Pemilihan Komisaris BUMN yang Profesional dan Kompeten

Jakarta, Apaberita.com – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons sorotan publik terkait proses pemilihan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa nama yang diangkat menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah dinilai tidak memiliki kesesuaian kompetensi dan pengalaman. Situasi ini memicu diskusi luas mengenai tata kelola dan profesionalisme di tubuh BUMN.

Penekanan pada Meritokrasi

Puan menegaskan bahwa penempatan pejabat di lingkungan BUMN harus didasarkan pada pertimbangan profesional dan kapasitas individu, bukan pada faktor di luar kualifikasi teknis. Ia menyampaikan bahwa DPR akan terus mendorong agar seleksi komisaris berjalan transparan dan berbasis pada merit system yang jelas.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan dalam keterangan di laman resmi DPR, dikutip Apaberita.com, Minggu (5/7/2026).

Menjawab Keresahan Publik

Keresahan masyarakat bermula dari penunjukan sejumlah figur yang dianggap tidak memiliki latar belakang sesuai dengan sektor BUMN yang dipimpinnya. Bahkan, beberapa pihak menilai bahwa jabatan komisaris kerap dijadikan "tempat parkir" bagi politisi atau pendukung pemerintah tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan yang ketat. Puan tidak menyebut nama spesifik, namun ia menekankan bahwa DPR ingin memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan oleh para ahli yang memahami seluk-beluk industri masing-masing.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa BUMN merupakan pilar ekonomi nasional yang harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. "Kami ingin BUMN dikelola oleh para profesional yang paham benar akan bidangnya, sehingga mampu menyehatkan dan memajukan perusahaan," imbuhnya. Dengan pernyataan ini, DPR memberikan sinyal kuat kepada Kementerian BUMN dan pemerintah agar lebih selektif dalam menunjuk jajaran direksi dan komisaris. Publik pun berharap langkah ini mampu menghilangkan praktik politisasi di tubuh perusahaan negara, sekaligus meningkatkan kinerja BUMN yang selama ini menjadi sorotan. Pernyataan Puan ini juga sejalan dengan desakan berbagai elemen masyarakat sipil yang meminta audit menyeluruh terhadap komposisi komisaris BUMN.