Puan Harap Presiden IPU Baru Perkuat Peran Parlemen Dunia

Arusha, Tanzania — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menaruh harapan besar kepada Presiden Inter-Parliamentary Union terpilih, Milton Dick, agar mampu memperkuat peran forum parlemen dunia dalam merespons dinamika geopolitik global yang semakin rumit. Harapan tersebut disampaikan Puan usai mengikuti proses pemungutan suara pada rangkaian Sidang Umum IPU ke-153 yang berlangsung di Arusha, Tanzania, Jumat (9/10/2026).

Milton Dick, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, ditetapkan sebagai Presiden IPU ke-32 untuk periode 2026-2029. Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam forum tersebut, ia meraih 56 persen dukungan dari delegasi parlemen anggota. Posisi tersebut diraih setelah melalui persaingan dengan sejumlah kandidat, termasuk Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova yang memperoleh 33 persen suara, serta Senator Parlemen Chile Rojo Edwards Silva yang menerima sisa perolehan suara.

Kemenangan Milton Dick menandai pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi parlemen internasional tertua itu. Ia menggantikan Tulia Ackson dari Tanzania yang telah mengakhiri masa jabatan selama tiga tahun. Puan, yang hadir langsung dalam sidang pleno pemilihan tersebut, menyampaikan ucapan selamat secara resmi kepada Milton Dick.

"Selamat kepada Yang Terhormat, Ketua DPR Australia Milton Dick yang terpilih sebagai Ketua IPU ke-32. Kami menantikan gebrakan dan inovasi Mr Milton Dick dalam memimpin IPU," kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam pernyataannya, Puan juga menyampaikan penghargaan kepada Tulia Ackson atas dedikasi yang ditunjukkan selama tiga tahun memimpin IPU. Menurutnya, kepemimpinan Tulia telah memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan kerja sama antarparlemen di tingkat global.

Dorong Peran Strategis IPU di Tengah Ketidakpastian Global

Puan menilai bahwa posisi IPU sebagai wadah dialog antarbangsa semakin strategis ketika situasi dunia diliputi ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa organisasi yang menaungi lebih dari 170 parlemen nasional itu perlu mengambil peran lebih besar, tidak sekadar menjadi forum diskusi tahunan. Menurutnya, parlemen memiliki mandat untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan nyata di tingkat internasional.

"Hal ini mengingat peran sentral IPU yang perlu semakin ditingkatkan dalam menangani isu-isu geopolitik yang semakin kompleks serta semakin besar. Termasuk juga dalam isu ekonomi dan sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat dunia," ujar Puan.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan di hadapan para delegasi yang hadir dalam rangkaian Sidang Umum IPU ke-153. Ia menekankan bahwa tantangan global saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara sendirian. Diperlukan sinergi lintas parlemen untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat dunia.

Parlemen Bertanggung Jawab Menjembatani Aspirasi Rakyat

Sebelum mengikuti pemilihan Presiden IPU, Puan menyampaikan pandangan dalam agenda general debate bersama sejumlah pimpinan parlemen dunia. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa parlemen berfungsi sebagai institusi penghubung antara suara rakyat dan proses penyelenggaraan negara. Menurutnya, fungsi legislasi bukan sekadar rutinitas politik, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud.

"Parlemen adalah institusi yang harus mengubah suara rakyat menjadi hukum, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik," tutur Puan.

Ia mengingatkan bahwa tugas parlemen tidak berhenti pada tahap penyusunan kebijakan. Anggota parlemen, lanjutnya, memiliki kewajiban memastikan setiap produk hukum yang disahkan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pengawasan menjadi alat penting agar kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awal, terutama di tengah tekanan global yang dapat memengaruhi stabilitas domestik.

Partisipasi Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 ini juga menjadi bagian dari diplomasi parlemen Indonesia untuk memperkuat jejaring dengan negara-negara sahabat. Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong kerja sama antarparlemen yang bersifat inklusif, setara, dan berorientasi pada solusi. Pembahasan dalam sidang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari perdamaian, ketahanan ekonomi, hingga perubahan iklim.

Komitmen Indonesia dalam Diplomasi Antarparlemen

Kehadiran Ketua DPR RI pada forum IPU menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor aktif dalam diplomasi lintas parlemen. Melalui forum ini, DPR RI berupaya memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi terhadap agenda global. Puan menilai bahwa parlemen Indonesia perlu terus memperkuat kapasitasnya agar mampu bersaing dan berpengaruh di panggung internasional.

Dengan terpilihnya Milton Dick, Puan berharap IPU dapat menghadirkan terobosan baru dalam menyikapi tantangan geopolitik kontemporer. Ia menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan kepemimpinan baru IPU untuk mendorong terwujudnya tatanan dunia yang lebih adil dan stabil.

Pemilihan Presiden IPU ke-32 melalui mekanisme pemungutan suara dalam Sidang Umum tersebut mencerminkan prinsip demokratis yang dijunjung organisasi. Hasilnya diharapkan menjadi fondasi kuat bagi IPU untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan dialog antarnegara di tengah persaingan kepentingan global yang kian dinamis.