Program Kopdes Merah Putih Menuai Polemik di Awal Implementasi

Pemerintah meluncurkan program ambisius berupa pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, alih-alih menjadi solusi kesejahteraan, kebijakan ini diwarnai beragam polemik sejak tahap awal implementasinya. Pengamat ekonomi dan aktivis koperasi menyoroti sejumlah kelemahan mendasar yang berpotensi menggagalkan cita-cita mulia program tersebut.

Ambisi Besar di Balik Kopdes Merah Putih

Program yang digagas pemerintah ini bertujuan menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. Dengan target 80.000 unit dalam waktu singkat, Kopdes Merah Putih dibayangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa: menyediakan kebutuhan pokok, menampung produk lokal, hingga menyalurkan kredit usaha mikro. Presiden bahkan menyebutnya sebagai “jantung baru ekonomi desa yang akan menghentikan laju urbanisasi”.

Namun, skala dan kecepatan pelaksanaan yang dipaksakan menimbulkan pertanyaan besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa per Maret 2026, sebanyak 70 persen desa belum memiliki sumber daya manusia yang cakap mengelola koperasi modern. Minimnya pendampingan teknis membuat banyak desa hanya menyiapkan badan hukum tanpa perencanaan bisnis yang matang.

Tantangan dan Kritik yang Mencuat

Kritik paling tajam datang dari kalangan akademisi dan praktisi koperasi. Dr. Andi Prasetyo, pakar ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada, menilai program ini seperti “membangun rumah tanpa pondasi”.

“Harusnya pemerintah fokus dulu pada penguatan kapasitas pengurus dan pendampingan usaha, bukan sekadar mengejar target kuantitas. Koperasi bukan sekadar plang nama, tapi sistem kepercayaan dan profesionalitas,”

Persoalan lain adalah potensi tumpang tindih dengan koperasi eksisting dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak desa sudah memiliki satu atau lebih koperasi yang berjalan, meski skala kecil. Kehadiran Kopdes Merah Putih yang ditopang dana segar dari pemerintah dikhawatirkan mematikan inisiatif lokal dan menciptakan persaingan tidak sehat. Forum Koperasi Indonesia mencatat, sejak program diumumkan, setidaknya 15 persen koperasi lama di daerah percontohan mengalami penurunan anggota karena warga beralih ke unit baru yang menjanjikan subsidi.

Risiko Inefisiensi dan Moral Hazard

Pendanaan besar-besaran yang digelontorkan—dikabarkan mencapai Rp 32 triliun untuk tahap pertama—menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran anggaran. Tanpa pengawasan berlapis dan transparansi, dana bergulir rentan disalahgunakan. Kasus serupa pernah terjadi pada program dana bergulir sebelumnya yang menyisakan kredit macet hingga 40 persen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun diminta turun tangan melakukan audit pendahuluan sebelum program diperluas.

Di sisi lain, pendekatan “top-down” yang kental mengabaikan partisipasi masyarakat. Beberapa kepala desa mengaku hanya menerima instruksi tanpa dilibatkan dalam perancangan. Akibatnya, jenis usaha yang dipilih kadang tidak sesuai potensi lokal, seperti koperasi simpan pinjam di desa yang mayoritas petani subsisten.

Jalan Tengah Menuju Koperasi Ideal

Sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi total sebelum melanjutkan ekspansi. Perbaikan harus dimulai dari tiga pilar: pendampingan intensif, pelatihan manajemen, dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Contoh sukses koperasi di Kulon Progo dan Jombang bisa dijadikan model, di mana pembentukan koperasi dilakukan bertahap dengan fokus pada satu rantai nilai tertentu terlebih dahulu.

Koperasi bukan sekadar bangunan fisik, melainkan wadah kolektif yang harus dipercaya anggotanya. Bila persoalan mendasar ini tidak diatasi, program 80.000 Kopdes Merah Putih hanya akan menjadi paradoks: menjanjikan kesejahteraan, tetapi berakhir sebagai beban fiskal dan disinsentif bagi kemandirian desa.