AM Hendropriyono Pimpin Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer

JAKARTA — Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H., tokoh senior intelijen Indonesia, resmi menjabat sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Penunjukan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pengalaman lapangan di lingkungan pendidikan pertahanan nasional.

Hendropriyono bukanlah nama asing dalam lingkaran strategis republik. Pria kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1945 ini mengawali karier militernya sejak 1967 dan menapaki puncak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2001–2004. Kiprahnya yang panjang di dunia intelijen menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam membentuk arsitektur keamanan nasional pasca-reformasi.

Perjalanan Karier Intelijen dan Akademik

Jejak Hendropriyono di dunia intelijen dimulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebagai perwira muda, ia terlibat dalam berbagai operasi strategis, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur. Kemampuannya membaca medan dan menganalisis ancaman mengantarnya menduduki posisi Asisten Intelijen di lingkungan TNI AD sebelum akhirnya dipercaya memimpin BIN.

Di masa kepemimpinannya di BIN, ia menghadapi era transisi demokrasi yang penuh gejolak. Ancaman terorisme pasca Bom Bali 2002 dan dinamika separatisme menjadi ujian berat. Hendropriyono dikenal dengan pendekatan "silent operation"—mengedepankan kerja intelijen sunyi tanpa banyak publisitas.

"Intelijen yang baik bukanlah yang paling berisik, melainkan yang paling hening dan tepat sasaran. Kegaduhan adalah musuh operasi intelijen," ungkap Hendropriyono dalam sebuah kuliah tamu di Universitas Pertahanan pada 2018 silam.

Pasca purnatugas dari BIN, Hendropriyono tidak meninggalkan dunia pelayanan publik. Ia menekuni jalur akademik dan tercatat sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) serta Profesor Emeritus Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Gelar profesor emeritus dari Unhan diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi intelektualnya dalam bidang pertahanan dan intelijen.

Kepemimpinan di Senat Dewan Guru Besar STHM

Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) merupakan institusi pendidikan yang mencetak para perwira hukum TNI. Kehadiran Hendropriyono sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar membawa dimensi baru—mengawinkan perspektif intelijen dengan disiplin hukum militer. Senat Dewan Guru Besar sendiri memegang peran vital dalam menjaga standar akademik, etika keilmuan, serta arah pengembangan institusi.

Langkah ini dinilai strategis mengingat:

• Semakin kompleksnya ancaman hibrida yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin
• Pentingnya integritas hukum dalam operasi militer modern
• Perlunya kurikulum responsif terhadap dinamika geopolitik kontemporer

Pengamat pertahanan dari Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, menilai penunjukan ini sebagai langkah tepat. "Pak Hendro membawa pengalaman empirik yang tidak dimiliki akademisi murni. Ini penting agar pendidikan hukum militer tidak melulu normatif tetapi juga grounded pada realitas operasi," ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/6/2025).

Rekam Jejak dan Prestasi

1. Kepala BIN pertama di era reformasi (2001–2004)
2. Pendiri dan arsitek Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
3. Peraih gelar doktor kehormatan dari sejumlah universitas
4. Penulis buku strategi intelijen dan geopolitik
5. Penerima Bintang Mahaputera Utama dari negara
6. Profesor Emeritus pertama di bidang intelijen dari Unhan

Kini di usianya yang memasuki 80 tahun, Hendropriyono tetap aktif mengajar, menulis, dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah. Kepemimpinan barunya di STHM menegaskan bahwa kontribusinya bagi bangsa masih jauh dari kata akhir.