Presiden Prabowo Rehabilitasi Hukum Mantan Dirut ASDP

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan rehabilitasi hukum kepada Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sebuah keputusan presiden yang menjadi landasan pemulihan seluruh hak terpidana kasus korupsi itu telah diteken pekan lalu di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemberian hak rehabilitasi ini sekaligus membatalkan putusan pengadilan yang telah menjerat Ira Puspadewi dengan vonis hukuman penjara. Dalam keputusan tersebut, Presiden menegaskan pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Landasan Hukum Rehabilitasi

Rehabilitasi yang diterima Ira Puspadewi merujuk pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Rehabilitasi bagi Warga Negara. Pemberian ini dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) serta Komisi Yudisial (KY) yang menilai adanya kekhilafan hakim dalam proses peradilan sebelumnya.

“Keputusan Presiden ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Kami telah mengkaji secara mendalam dan menyimpulkan bahwa proses hukum yang dijalani Ibu Ira Puspadewi tidak sepenuhnya memenuhi asas keadilan substantif,” kata Yusril.

Ira Puspadewi sebelumnya divonis bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan enam unit kapal penyeberangan di PT ASDP Indonesia Ferry periode 2018–2022. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Oktober 2023 menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp65 miliar.

Namun, upaya hukum luar biasa yang diajukan melalui Peninjauan Kembali (PK) mengungkap adanya novum berupa bukti baru yang menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan kapal telah melalui prosedur yang benar dan tidak menyebabkan kerugian negara. Mahkamah Agung lalu mengabulkan PK dan merekomendasikan rehabilitasi kepada Presiden.

Proses Peninjauan Kembali dan Novum

Tim kuasa hukum Ira Puspadewi, diketuai oleh Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa novum yang diajukan mencakup hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan kapal dimaksud. Audit tersebut menunjukkan bahwa harga kapal sesuai dengan nilai pasar dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

“Kami bersyukur Mahkamah Agung bersikap objektif dan akhirnya merekomendasikan rehabilitasi. Klien kami telah menanti keadilan selama hampir dua tahun,” ujar Otto Hasibuan di Gedung MA, Selasa (4/3/2025).

Pengabulan PK oleh MA tertuang dalam Putusan MA Nomor 88 PK/Pid.Sus/2024 yang dibacakan pada November 2024. Dalam amar putusannya, majelis hakim agung menyatakan bahwa Ira Puspadewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga segala haknya harus dipulihkan. Putusan ini sekaligus membatalkan vonis pengadilan tingkat pertama dan banding.

Langkah selanjutnya, berdasarkan rekomendasi MA tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Keppres ini berlaku surut sejak tanggal putusan pengadilan yang pertama kali menyatakan bersalah, sehingga menghapus seluruh catatan pidana yang bersangkutan dan memulihkan hak-hak keperdataan, politik, serta jabatannya.

Implikasi Politik dan Profesional

Pemulihan nama baik Ira Puspadewi membuka peluang baginya untuk kembali menempati jabatan publik, termasuk di BUMN atau posisi strategis lainnya. Dengan dihapusnya catatan pidana, ia dapat mengikuti seleksi jabatan tanpa hambatan administratif.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai keputusan ini sebagai sinyal kuat pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan keadilan yang humanis. “Presiden ingin menegaskan bahwa negara tidak boleh menzalimi warganya. Rehabilitasi ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Di sisi lain, sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah turut mengevaluasi proses hukum sebelumnya yang dinilai terburu-buru dan sarat tekanan. Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, meminta agar penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan kasus tersebut ikut diperiksa oleh Komisi Yudisial. “Jika memang ada kesalahan prosedur yang disengaja, tentu harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Sejumlah pihak mengapresiasi langkah cepat Presiden. “Ini pembelajaran bahwa proses hukum tidak boleh dipolitisasi. Kasus Bu Ira adalah bukti betapa mudahnya seorang profesional di BUMN dikriminalisasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, yang membidangi BUMN.

Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperbaiki tata kelola pemberantasan korupsi yang selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Pemerintah diminta untuk segera menyusun mekanisme penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan Tipikor yang diduga mengandung kekhilafan, sehingga warga negara yang menjadi korban dapat segera mendapat keadilan tanpa harus melalui proses panjang yang melelahkan.

Dengan rehabilitasi ini, Ira Puspadewi secara hukum tidak pernah melakukan tindak pidana. Hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, telah pulih sepenuhnya. Keputusan ini sekaligus menjadi preseden penting bagi upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak memihak.