Presiden Guatemala Tolak Operasi Militer AS, Tegaskan Konstitusi Larang Intervensi Bersenjata

Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, secara tegas menolak kemungkinan pelaksanaan operasi militer oleh Amerika Serikat di negaranya yang ditujukan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan jaringan perdagangan narkoba. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang diterima oleh Apaberita.com saat Arevalo melakukan kunjungan ke Panama pada Selasa (23/6/2026). Arevalo menggarisbawahi bahwa hukum tertinggi Guatemala tidak memberikan celah bagi keterlibatan angkatan bersenjata asing dalam operasi tempur di dalam negeri.

Konstitusi Jadi Tameng Kedaulatan

Arevalo menjelaskan bahwa Konstitusi Guatemala secara eksplisit melarang pelaksanaan operasi militer gabungan dengan kekuatan militer negara lain. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa membawa senjata dan menjalankan misi militer tanpa izin konstitusional adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Sikap tegas ini muncul setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dalam sebuah wawancara dengan CBS News pekan lalu, menyebut bahwa serangan terarah dapat dikerahkan di Guatemala dan Ekuador untuk menargetkan geng-geng kriminal dan kartel narkoba.

Presiden Arevalo dengan gamblang menolak rencana tersebut, dengan mengatakan:

“Melakukan operasi militer, membawa senjata-senjata... hukum tidak mengizinkannya. Konstitusi kami tidak mengizinkan operasi, pelaksanaan operasi militer gabungan dengan angkatan bersenjata asing.”

Kejahatan Terorganisir dan Hubungan Bilateral

Guatemala memang telah lama berjuang melawan kejahatan terorganisir yang berkaitan erat dengan perdagangan narkoba, terutama dengan adanya kelompok-kelompok yang memiliki koneksi transnasional. Amerika Serikat, sebagai mitra keamanan kunci, sebelumnya telah memberikan bantuan teknis, intelijen, dan pelatihan bagi pasukan keamanan Guatemala. Namun, gagasan pengerahan tentara AS untuk melakukan operasi langsung di lapangan menimbulkan kontroversi dan dianggap mengancam kedaulatan nasional.

Arevalo, yang berasal dari partai progresif Semilla, dikenal sebagai pemimpin yang vokal dalam isu penegakan hukum dan antikorupsi. Sejak menjabat, ia berupaya menyeimbangkan kerja sama keamanan dengan negara mitra tanpa mengorbankan kemerdekaan negaranya. Penolakan ini sejalan dengan sentimen publik di Guatemala yang sensitif terhadap sejarah intervensi asing di kawasan Amerika Latin.

Implikasi Regional dan Sikap Teguh Guatemala

Pernyataan Arevalo ini juga menjadi sinyal bagi negara-negara Amerika Tengah lainnya yang mungkin menghadapi tekanan serupa. Sementara itu, Pemerintah AS belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan tegas Guatemala. Analis menilai bahwa meskipun AS memiliki kepentingan besar dalam memutus mata rantai narkoba di jalur Amerika Tengah, pendekatan militer langsung akan sangat sulit dilaksanakan tanpa persetujuan negara penerima.

Dengan sikapnya itu, Presiden Arevalo tidak hanya melindungi kerangka hukum negaranya, namun juga memperkuat narasi bahwa penanganan kejahatan terorganisir harus tetap berada dalam koridor kedaulatan nasional dan penghormatan terhadap hukum setempat. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan hubungan bilateral antara Guatemala dan Amerika Serikat terkait isu strategis ini.