Pramono Sebut Elektrifikasi Transjakarta Butuh Rp 5,67 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa program elektrifikasi armada Transjakarta memerlukan anggaran mencapai Rp 5,67 triliun. Kebutuhan pembiayaan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan kerja sama antara badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Agung, Jakarta Pusat.

Menurut Pramono, besaran anggaran itu menjadi salah satu tantangan paling berat dalam upaya pemerintah provinsi mendorong transportasi publik berbasis listrik. Ia menegaskan bahwa transisi energi pada sektor angkutan umum tidak dapat berjalan tanpa dukungan pendanaan yang besar dan terencana.

"Ini paling berat, karena memang kebutuhan untuk elektrifikasi Transjakarta itu Rp 5,67 triliun," ujar Pramono dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan daerah dan perusahaan negara. Penandatanganan kerja sama di Balai Agung disebut sebagai langkah awal untuk menyatukan komitmen lintas lembaga.

Kolaborasi BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah

Dalam acara tersebut, Pramono menekankan pentingnya sinergi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah. Ia menilai kolaborasi itu diperlukan agar target elektrifikasi armada Transjakarta dapat dijalankan secara bertahap tanpa mengganggu layanan angkutan umum yang telah beroperasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, tidak dapat bekerja sendiri dalam menyediakan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pengisian daya dan pembaruan armada. Karena itu, keterlibatan perusahaan pelat merah dinilai menjadi kunci untuk menutup kebutuhan investasi yang tidak sedikit.

Pramono menyatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan emisi dari sektor transportasi. Ia berharap skema tersebut dapat mempercepat realisasi program, meskipun tantangan fiskal tetap menjadi perhatian utama.

Beban Fiskal dan Tahapan Realisasi

Berdasarkan penjelasan Pramono, kebutuhan Rp 5,67 triliun mencakup berbagai komponen, mulai dari pengadaan bus listrik hingga penyiapan sistem pendukung. Angka itu mencerminkan skala pekerjaan yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan menghitung kembali sumber pendanaan, termasuk peluang kerja sama dengan pihak lain. Meski demikian, ia tidak merinci pembagian beban anggaran antara APBD dan mitra kerja sama dalam acara tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, pembahasan mengenai elektrifikasi Transjakarta disebut menjadi salah satu agenda prioritas. Pramono menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan layanan.

Dampak bagi Transportasi Publik Jakarta

Elektrifikasi armada Transjakarta dinilai menjadi bagian dari upaya Jakarta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pramono menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong energi bersih.

Namun, ia mengakui bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kerja sama yang telah ditandatangani dengan penyusunan rencana teknis serta jadwal pelaksanaan.

Menurut Pramono, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kesiapan operator dan infrastruktur. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga komitmen agar target elektrifikasi dapat tercapai sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

Dengan nilai kebutuhan yang mencapai Rp 5,67 triliun, elektrifikasi Transjakarta menjadi salah satu proyek transportasi publik dengan pembiayaan terbesar di Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus mencari skema terbaik agar layanan Transjakarta tetap berjalan sambil bertransformasi menuju armada listrik.