Pramono dan Seskab Teddy Bahas Sinergi Pusat-Daerah untuk Jakarta Kota Global

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan tertutup di Gedung Sekretariat Kabinet RI pada Senin pagi, 27 Juli 2026. Pertemuan tersebut menyepakati penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung transformasi Jakarta menjadi kota global.

Seusai pertemuan, Pramono mengungkapkan bahwa langkah sinergi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Regulasi tersebut menempatkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang harus didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Fokus Infrastruktur Strategis

Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam itu, kedua pejabat membahas secara spesifik sejumlah sektor infrastruktur prioritas. Jaringan transportasi massal, sistem pengendalian banjir, serta konektivitas digital menjadi topik utama yang dinilai krusial bagi daya saing Jakarta di kancah internasional. Pramono menyatakan bahwa tanpa sokongan penuh dari pemerintah pusat, upaya Pemprov DKI untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur akan menemui banyak kendala, terutama dalam aspek lintas sektor dan pembiayaan.

“Kolaborasi ini diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur yang sudah ada, agar Jakarta mampu bersanding dengan kota-kota besar dunia lainnya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, usai menghadiri kegiatan lain. Ia menambahkan, perencanaan proyek-proyek strategis ke depan akan melibatkan kementerian teknis secara langsung untuk memangkas birokrasi perizinan yang selama ini kerap menjadi batu sandungan.

Kenangan Sembilan Tahun Pramono di Sekretariat Kabinet

Pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet kali ini membawa nuansa emosional bagi Pramono Anung. Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI, ia pernah mengemban tugas sebagai Sekretaris Kabinet selama lebih dari sembilan tahun, sejak 2015 hingga 2024. Pengalaman panjang tersebut membuatnya fasih betul dengan dinamika birokrasi pusat dan seluk-beluk koordinasi lintas kementerian. Kedatangannya ke gedung yang pernah menjadi kantornya itu pun dimaknainya sebagai simbol komitmen untuk tetap menjaga jalur komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat.

“Saya sembilan tahun lebih berkantor di sana, jadi sudah paham betul bagaimana ritme kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal itu tentu menjadi modal berharga untuk menjembatani kepentingan Jakarta dengan agenda nasional,” tutur Pramono dalam keterangan persnya. Teddy Indra Wijaya, yang baru sekitar setahun menjabat sebagai Seskab, menyambut baik pengalaman seniornya tersebut. Ia menilai, pemahaman seorang kepala daerah terhadap mekanisme pusat dapat mempercepat realisasi program kolaborasi.

Proyek Infrastruktur Kolaboratif dalam Waktu Dekat

Meski tidak merinci secara detail, Pramono mengisyaratkan bahwa sejumlah fasilitas strategis di Jakarta akan segera memasuki tahap konstruksi dalam beberapa bulan mendatang melalui skema kerja sama pusat dan daerah. Proyek-proyek tersebut, menurut perkiraan, akan menyasar sektor transportasi—seperti kelanjutan jalur MRT dan LRT—serta pembangunan tanggul pantai dan sistem polder yang terintegrasi dengan proyek pengendalian banjir nasional. Sumber dana diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang dipadukan dalam kerangka pendanaan kreatif.

Dalam konteks ini, peran Sekretariat Kabinet sebagai garda terdepan pengawal kebijakan presiden menjadi vital. Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi percepatan penerbitan instruksi presiden atau surat keputusan bersama yang diperlukan untuk melancarkan proyek-proyek di ibu kota. Langkah tersebut diharapkan mampu memotong rantai koordinasi yang berbelit dan memperkuat kepastian hukum bagi setiap program yang telah disepakati.

Komitmen Bersama Menuju Jakarta Global

Pramono optimistis bahwa dengan kolaborasi yang solid, Jakarta dapat memenuhi standar kota global paling lambat pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Ia menekankan bahwa transformasi ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. “Kami di Pemprov DKI siap menyelaraskan seluruh perencanaan dan regulasi daerah dengan kebijakan nasional. Tidak boleh ada lagi ego sektoral yang menghambat,” pungkasnya.

Teddy pun menyatakan bahwa Sekretariat Kabinet akan segera mengagendakan rapat koordinasi teknis tingkat kementerian untuk membahas matriks proyek prioritas Jakarta yang harus dituntaskan dalam jangka pendek. Ia berharap, dalam triwulan keempat tahun ini, sudah ada terobosan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta.